Sumber :
- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id -
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut, Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melaksanakan strategi pembangunan di negaranya dengan membangun infrastruktur-infrastruktur utama seperti jalan tol atau kawasan perindustrian di wilayah-wilayah sepi. Wilayah itu sebelumnya tidak menarik swasta untuk menanamkan investasi.
Ahok, sapaan akrab Basuki, mengatakan strategi itu sengaja dilakukan oleh pemerintah negara tersebut untuk menarik perusahaan-perusahaan swasta melakukan investasi lanjutan seperti melakukan pembangunan kawasan pemukiman atau fasilitas umum lainnya.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Ini Jalur LRT yang Siap untuk Asian Games
Baca Juga :
Standar Rel Kereta Ringan Akhirnya Disepakati
Ahok, sapaan akrab Basuki, mengatakan strategi itu sengaja dilakukan oleh pemerintah negara tersebut untuk menarik perusahaan-perusahaan swasta melakukan investasi lanjutan seperti melakukan pembangunan kawasan pemukiman atau fasilitas umum lainnya.
Baca Juga :
Adhi Karya Siap Jadi Operator LRT
"Setelah ada jalan yang bagus, pasti banyak yang lewat. Nanti banyak rumah-rumah, gedung-gedung berdiri di situ," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Rabu, 1 Juli 2015.
Setelah infrastruktur utama itu berdiri, Ahok mengatakan, pemerintah kemudian bisa melakukan penjualan aset atau hak pengoperasian infrastruktur itu kepada perusahaan swasta. Swasta diperkirakan akan lebih tertarik karena wilayah infrastruktur utama itu telah menjadi wilayah yang ramai dan dapat memberikan keuntungan kepada mereka.
Cara inilah, kata Ahok, yang seharusnya ditiru oleh Pemerintah Provinsi DKI dalam melakukan pembangunan di Jakarta.
"Kita harusnya
copy
Tiongkok karena di Jakarta ini kita (Pemerintah Provinsi DKI) yang punya duit," ujar Ahok.
Maka dari itulah, dalam melaksanakan proyek pembangunan moda transportasi kereta rel ringan (Light Rail Transit/LRT), Ahok mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI menerapkan strategi itu.
Seperti diketahui, dalam melaksanakan pembangunan LRT, DKI menunjuk PT. Jakarta Propertindo untuk membangun infrastruktur berupa jalur rel dan stasiun. DKI melakukan hal tersebut dengan berencana untuk menyuntikkan modal sebesar Rp7,7 triliun kepada perusahaan itu dengan menggunakan anggaran dalam APBD DKI Tahun 2015.
Setelah infrastruktur terbangun, barulah DKI berencana melakukan lelang untuk menentukan perusahaan swasta yang berhak mengadakan
rolling stock
(gerbong) dan mengoperasikannya.
"Kita bisa kasih PMP (Penyertaan Modal Pemerintah) ke Jakpro karena Perda udah putusin," ujar Ahok.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Setelah ada jalan yang bagus, pasti banyak yang lewat. Nanti banyak rumah-rumah, gedung-gedung berdiri di situ," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Rabu, 1 Juli 2015.
