VIVA.co.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan merampingkan struktur pemerintahan yang ada di Kepulauan Seribu. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat yang hari ini melakukan kunjungan ke Pulau Karya, Pulau Harapan, dan Pulau Pramuka melihat minimnya pegawai negeri sipil (PNS) yang datang bekerja.
Dari data yang ada, jumlah PNS yang bekerja di pulau tersbeut sebanyak 607 PNS.
"Di sini ada 607 pekerja tapi cuma sekali-sekali saja munculnya, tidak ada orangnya ini," kata Djarot saat datang mengunjungi kantor Sudin Teknis di Pulau Karya, Jumat, 10 Juli 2015.
Menurut Djarot, gemuknya struktur pemerintahan yang ada, sementara kegiatannya tidak terlalu banyak, membuat pemerintahan kota Kepulauan Seribu menjadi tidal efektif dan malah membuang-buang anggaran yang ada.
"Saya mau mereka yang ditempatkan di sini bisa efektif bekerja, tidak cuma hanya namanya saja tapi orangnya tidak ada," ujar Djarot.
Djarot menjelaskan, akan ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dapat dirampingkan sehingga tidak 'gemuk'.
Kata dia, banyak yang bisa dihapus misalnya Sudin Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil). Cukup dengan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) saja atau koperasi bisa digabungkan dengan kecamatan, kelurahan atau sekretariat kabupaten.
"Justru lebih baik ditambahkan yang seperti sektor pendidikan, kesehatan, Satpol PP untuk pengamanan wilayah, kebersihan dan pengembangan pariwisata," ujar mantan Wali Kota Blitar itu.
Pendaftaran Masih Lama, PDIP Belum Pikirkan Cagub DKI
Sampai saat ini PDIP belum memutuskan siapa calon gubernurnya.
