Hijaukan Jakarta, Pemprov DKI Beli 100 Lahan

Senin, 27 Juli 2015 - 14:36 WIB
Oleh :
Ahok Resmikan Patung Gus Dur Kecil di Taman Amir Hamzah
Ahok Resmikan Patung Gus Dur Kecil di Taman Amir Hamzah
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah berupaya membeli 100 lahan yang akan dimanfaatkan untuk penghijauan dan area-area ramah anak.


"Pembelian sedang berjalan, sedang dilakukan SPH (Surat Pelepasan Hak), salah satunya di Pondok Rangon. Sekarang sudah ada sekitar 150 permohonan bidang untuk pembebasan lahan," kata Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Ratna Diah Kurniati, Senin 27 Juli 2015.


Ratna mengatakan, untuk membeli lahan-lahan yang sudah ditargetkan itu, Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan dana segar sebesar Rp2 triliun.
Baca Juga :
Bandung bjb Tandamata Bersyukur Mampu Jinakkan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia


Baca Juga :
RI Dibayangi Meningkatnya Persaingan Global, Luhut: Tak Ada yang Bisa Mendikte Kita
"Anggarannya Rp2 triliun, tapi baru sedikit yang terpakai. Dengan anggaran itu dan kelengkapan dokumen yang ada kurang lebih kami bisa capai sekitar 100 lahan," ujarnya.

Baca Juga :
Nathan Tjoe-A-On Paling Dipuji Netizen, Marselino Ferdinan Jadi Sasaran Kritik

Menurut Ratna, untuk membebaskan sebuah lahan bukan perkara mudah. Bayangkan saja, dari 150 permohonan lahan, baru 10 saja yang sudah dapat dimusyawarahkan karena terkendala oleh kepemilikan tanah atau lahan masing-masing.


"Dalam proses musyawarah, harga kurang lebih baru 10 bidang saja, nanti untuk SPH-nya kita lanjutkan sampai dengan bulan Agustus. Kadang pemiliknya tidak memiliki surat atau dokumen yang lengkap," katanya.


Kendati demikian, wanita yang menggantikan posisi Nandar Sunandar tersebut yakin bahwa sampai dengan penghujung tahun 2015 nanti pihaknya sudah dapat memproses sebanyak sekitar 100 bidang lahan yang akan dijadikan taman dan penghijauan. (one)

Halaman Selanjutnya
"Dalam proses musyawarah, harga kurang lebih baru 10 bidang saja, nanti untuk SPH-nya kita lanjutkan sampai dengan bulan Agustus. Kadang pemiliknya tidak memiliki surat atau dokumen yang lengkap," katanya.
Halaman Selanjutnya