- VIVA.co.id/Fajar GM
VIVA.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI menyalahkan penggunaan sistem penganggaran elektronik atau e-budgeting yang dibuat Pemerintah Provinsi DKI sebagai penyebab utama rendahnya serapan anggaran DKI di tahun 2014.
Hal ini dikatakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, Bestari Barus dalam Rapat Paripurna Penandatanganan Persetujuan Bersama DPRD DKI dan Pemerintah Provinsi DKI Terhadap Pengesahan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) DKI Tahun 2014 di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Oktober 2015.
Bestari mengatakan sistem yang penggunaan yang digagas Gubernur Basuki Tjahaja Purnama itu telah menyebabkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kebingungan saat hendak menggunakan anggarannya.
"Penggunaan sistem e-budgeting menyebabkan program yang telah direncanakan dengan baik tidak dapat berjalan karena adanya perubahan harga satuan," ujar Bestari.
[Baca juga:
Selain itu, SKPD Inspektorat juga dituding sebagai salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran. SKPD yang dipimpin oleh Lasro Marbun itu dinilai tidak berhasil melakukan pembinaan kepada para SKPD. Muncul ketakutan dari para pimpinan SKPD untuk melaksanakan program di saat banyak pelaksanaan program pemerintah yang dipermasalahkan di tahun 2014.
"Tindakan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Inspektorat tidak berjalan dengan baik," ujar Bestari.
Diketahui, pada tahun 2014, dari total anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp17,12 triliun, DKI hanya mampu merealisasikan penggunaan anggaran sebesar Rp12,63 triliun atau 73,78 persen.
Sementara, dari total anggaran 46,52 triliun untuk Belanja Langsung, DKI hanya mampu merealisasikan 54,10 persen di antaranya atau Rp25,16 triliun. (ase)
Ahok Tuduh Ada Anak Buahnya Sengaja Gagalkan Pemerintahan
"Halus mainnya di sini. Tujuannya apa?"
