- Fajar GM - VIVA.co.id
Padahal, Ahok, sapaan akrab Basuki mengatakan, sesuai janjinya untuk tak lagi mengulang rendahnya serapan anggaran, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI telah diinstruksikan melakukan lelang untuk pengadaan tahun 2016 paska dokumen Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) yang rinciannya telah menyertakan anggaran hingga satuan ketiga (harga pengadaan) disetujui pada Senin, 14 Desember 2015.
"Saya sampai instruksikan Pak Heru (Kepala BPKAD DKI Heru Budihartono) cairkan deposito kita (untuk biayai pelelangan)," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Selasa, 29 Desember 2015.
Meski demikian, Ahok mengatakan, ketiadaan pendapatan di awal penggunaan APBD bukanlah masalah besar. Seiring tahun anggaran berjalan, pembayaran pajak dari para wajib pajak di Jakarta akan membiayai pembangunan.
Ahok mengatakan, ketiadaan pendapatan untuk membiayai pelelangan saat ini justru merupakan pertanda cepatnya serapan anggaran DKI di tahun 2016. Penyerapan anggaran telah dimulai bahkan sebelum Kemendagri menyelesaikan evaluasi terhadap APBD.
"Saya yakin Januari akan lebih kenceng lagi nih penyerapan anggaran kita (setelah uang pajak mulai diterima)," ujar Ahok.
Ahok mengatakan, pelelangan yang telah dimulai paska dokumen KUAPPAS disetujui sebagian besar adalah untuk membiayai pembangunan di tingkat wilayah, seperti kelurahan dan kecamatan.
Di Januari nanti, Ahok mengatakan, usai proses administrasi lelang dipenuhi, sebagian besar kelurahan atau kecamatan yang mengajukan pengadaan jasa seperti hotmix (pengaspalan jalan) akan segera mendapat jasa yang mereka pesan.
Lebih lanjut, Ahok mengatakan, atas cepatnya proses lelang di DKI saat ini, bahkan sebelum uang pendapatan diterima, ia meyakini predikat DKI sebagai daerah dengan serapan anggaran terendah di seluruh Indonesia tidak akan terulang. Ahok sesumbar di akhir tahun 2016, serapan anggaran DKI akan mencapai 90 persen, angka yang belum pernah diraih sebelumnya.
"Harusnya serapan anggaran di tahun 2016 bisa di atas 90 persen ya. Saya yakin penyerapan anggaran kita cepat. Apalagi kalau uang pajak udah bisa masuk," ujar Ahok.
Sebagai informasi, pada Jum'at, 2 Oktober 2015, Kemendagri memberi predikat kepada DKI sebagai daerah dengan serapan anggaran paling rendah. Serapan anggaran DKI pada saat itu hanya 19,39 persen, lebih buruk dari provinsi Papua (21,74 persen), Kalimantan Utara (23,79 persen), dan Papua Barat (28,86 persen).
Ahok pada saat itu beralasan serapan anggaran memang sengaja dibuat rendah akibat masih adanya anggaran yang digelembungkan pada APBD DKI tahun 2015. Beberapa lelang dan kegiatan pengadaan dikunci pencairannya melalui sistem e-budgeting.
"Anggarannya memang kita potong. Kan saya sudah bilang, APBD 2015 ini penuh mark up harga satuan. Anda mesti melawan orang-orang yang mau melakukan mark up," ujar Ahok, Sabtu, 3 Oktober 2015.
