- Reuters/Beawiharta
VIVA.co.id - Dinas Kebersihan DKI Jakarta mengakui mengangkut sampah dengan kapasitas melebihi jumlah yang disepakati dalam nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Kota Bekasi terkait pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.
Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji mengatakan jumlah pengangkutan yang disetujui berkisar antara 2.000 sampai 3.000 ton sampah per hari. Namun, saat ini, Isnawa mengatakan, jumlah sampah yang diangkut bisa mencapai 6.500 ton per hari.
"Rencana pembangunan alat incenerator (pembakaran sampah untuk menjadi energi) belum dapat terlaksana, makanya jumlah sampah yang diangkut sering melebihi kapasitas," ujar Isnawa saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Jumat, 23 Oktober 2015.
Isnawa mengatakan rencana pembangunan fasilitas yang sudah lama diwacanakan itu terhambat karena tak kunjung selesainya perancangan pelaksanaan program yang menyebabkan lelang pengadaan alat belum bisa dilakukan.
Sementara itu, terkait rencana pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama oleh Komisi A DPRD Bekasi untuk mempertanggungjawabkan tentang dugaan pelanggaraan nota kesepahaman, Isnawa mengatakan Dinas Kebersihan DKI akan terlebih dahulu menjalin komunikasi dengan Pemerintah Kota Bekasi.
Seperti yang dikatakan oleh Ahok, sapaan akrab Basuki, kata Isnawa, permasalahan bisa diselesaikan antara pemerintah dengan meninjau kembali rincian nota kesepahaman. Sehingga tidak perlu sampai dilakukan pemanggilan pimpinan oleh parlemen di sana.
"Kami akan jalin komunikasi efektif lagi dengan Pemkot Bekasi," ujar Isnawa.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD Kota Bekasi tengah terlibat perseteruan setelah Komisi A DPRD Bekasi berniat memanggil Ahok untuk mempertanggungjawabkan langsung dugaan pelanggaran nota kesepahaman terkait pengangkutan sampah Jakarta ke Bekasi.
Pada Rabu, 21 Oktober 2015, Dinas Perhubungan Kota Bekasi menghentikan dan menyita sebanyak enam truk sampah Jakarta yang beroperasi di luar jam yang disepakati. Hal tersebut menjadi awal dari perseteruan.
Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Aryanto Hendrata mengatakan DPRD akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama karena DKI, yang dianggap secara berulang tak mematuhi nota kesepahaman terkait waktu pengangkutan sampah dan inti-inti perjanjian lain dari pengelolaan sampah Jakarta di TPST Bantar Gebang.
"Ini bukti kebebalan Pemprov DKI terhadap Pemkot Bekasi," ujar Aryanto pada Kamis, 22 Oktober 2015.
Sementara, Ahok, sapaan akrab Basuki, mengatakan DPRD Kota Bekasi tidak bisa begitu saja memanggilnya. Ia mencurigai adanya motif politik karena mengetahui Ketua Komisi A Kota Bekasi berasal dari Partai Keadilan Sejahtera, sementara PKS, diketahui bukan fraksi mayoritas di DPRD Kota Bekasi.
"DPRD enggak pernah mayoritas suaranya, jadi jangan terlalu sombong," ujar Ahok.
Selain itu, Ahok mengatakan, Pemerintah Kota Bekasi juga tidak seharusnya menghentikan truk-truk sampah DKI yang tengah beroperasi. Merujuk kepada konsep kota penyangga, Ahok mengatakan DKI dan Bekasi seharusnya saling mendukung.
"Kalau Anda butuh, kita bisa atur bersama karena ini memang persoalan bersama," ujar Ahok.
Terkait pemanggilan itu, Gubernur Ahok justru menanggapinya dengan penyataan keras di beberapa media. Berikut pernyataan yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta itu.
"Elu kasih tahu anggota DPRD yang sombong di Bekasi. Kasih tahu dia, suruh dia tutup, aku mau tahu Jakarta jadi kayak apa," ujar Ahok.
Selain itu, ada juga pernyataan lain, seperti, "Orang Bekasi enggak boleh kerja di Jakarta. Itu kan kekanak-kanakan banget gitu loh."
"Kita ini satu tempat, makanya saya sudah bilang Jakarta itu akan kami perluas, perluas dalam arti kata saya tanggungjawab biaya yang kami keluarin untuk Anda." (ase)
Ini Lokasi Posko Makanan, Minuman dan Medis untuk Pendemo
Ada empat posko yang disiapkan.
