- VIVA.co.id/ Irwandi Arsyad
VIVA.co.id - Kantor Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) dirusak massa. Perusakan diduga berkaitan dengan adanya dualisme kepemimpinan di tubuh organisasi pemuda itu.
"Ini Hari Sumpah Pemuda. Harusnya kita maknai sebagai kebangkitan pemuda. Tapi hari ini, sumpah pemuda itu sudah dinodai oknum kelompok pemuda yang tak bertanggungjawab. Oknum pemuda yang ingin merusak persatuan pemuda itu sendiri. Kami anggap perlakuan mereka tidak pantas, tidak seperti perilaku pemuda yang kita harapkan," ujar Ketua Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat DPP KNPI, Muhammad Balyah, di Mapolda Metro Jaya, Rabu 28 Oktober 2015.
Merespons perusakan itu, pengurus DPP KNPI kemudian melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, dengan nomor laporan LP/4519/X/2015/PMJ/Ditreskrimum.
"Atas dasar perusakan itu, kami laporkan kasus perusakan dan pencurian dengan pemberatan. Kemudian, apabila klarifikasi dari Kemenkumham, Insya Allah besok turun, maka atas dasar itu kami akan melaporkan kembali pemalsuan dokumen negara terhadap oknum-oknum yang melakukan pekerjaan yang tidak baik ini," katanya.
Kronologi
Ia menjelaskan, kronologi perusakan itu bermula, ketika ada informasi yang diterima pengurus DPP KNPI, jika akan ada massa yang datang, Selasa kemarin, 27 Oktober 2015. Kemudian, pengurus DPP KNPI meminta sekretariat dikosongkan.
"Sekira jam 12.00, sebelum dikunci semua, mereka sudah masuk. Itu ada sekira 100 lebih preman masuk merangsek menguasai DPP KNPI, dengan kondisi saat itu tidak ada pengurus. Karena, kebanyakan pengurus sedang ada di Kepri Tanjung Pinang menghadiri puncak Hari Sumpah Pemuda. Mereka datang dengan alasan mau rapat," kata dia.
Ia menambahkan, pengurus kemudian berkoordinasi dengan Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus. "Ketua umum menyarankan jangan ada pergerakan, tidak usah mengikuti cara-cara mereka dengan menurunkan preman. Kita tidak mau melakukan cara-cara itu. Kita biarkan saja mereka akan rapat di aula. Awalnya, kita berpikir tidak ada masalah," katanya.
Menurutnya, pada saat itu, lantai dua di Kantor DPP KNPI sudah dikunci semua. Di lantai itu ada ruangan ketua umum, sekretaris jenderal, ruang bendahara umum, dan ruangan sekretariat administrasi.
"Namun, pada saat tadi jam 15.00 kami melakukan pengecekan di sana, ternyata ruangan di lantai dua sudah dibobol. Pintu depan sudah dihancurkan, gembok sudah dihancurkan. Pintu ketua umum sudah dipecahkan kacanya, pintu ruangan sekjen, bendahara umum, dan sekretariat dibobol, semua berkas dihamburkan. Selain itu, di ruangan administrasi kita kehilangan dua unit komputer dan dua unit printer," ungkapnya.
Dia menduga, kelompok-kelompok masaa yang datang kemarin adalah pemuda yang tidak bertanggung jawab.
"Kami lakukan pengecekan mereka menginap di sana. Kami indikasikan yang melakukan adalah kelompok mereka," tuturnya.
Motif perusakan
Menyoal apa motif kelompok itu melakukan perusakan, Balyah menyampaikan persoalan ini berlatar belakang, karena kelompok yang datang mengganggap sebagai pengurus DPP KNPI yang sah.
"Tapi pada faktanya, kami lakukan pengecekan, secara lisan Kementerian Hukum dan HAM menyatakan SK yang disebar mereka tidak terdata. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata data yang disebutkan mereka tidak ada di data base," katanya.
Lebih lanjut, kata Balyah, pengurus DPP KNPI yang sah adalah yang diketuai Muhammad Rifai Darus, hasil Kongres di Papua. "Kongres itu dihadiri Kemenpora, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Panglima TNI. Kongres digelar di Papua bulan Februari kemarin," tegasnya.
Sementara itu, massa yang datang ini merupakan kelompok Fahd A. Rafiq. "Kelompok yang mengaku DPP KNPI, yang katanya melakukan KLB (Kongres Luar Biasa) di Jakarta. Padahal, kami anggap itu adalah pertemuan biasa," jelasnya.
KLB, lanjutnya, memang dikenal dalam aturan main anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DPP KNPI. Namun, itu ada tata aturannya.
"Kongres luar biasa itu, harus ada dasar-dasarnya, apabila ketua umum meninggal dunia, atau ketua umum melakukan pelanggaran konstitusi, dan itu tidak serta merta KLB, harus diusulkan dari dua per tiga OKP (Organisasi Kepemudaan) yang tergabung dalam DPP KNPI dan dua per tiga dari struktur DPD KNPI tingkat satu provinsi, dan itu harus ditunjukan ke DPP KNPI."
"Tetapi, sampai hari ini tidak selembar pun dari OKP maupun DPD tingkat satu meminta KLB. Jadi, kami menganggap pertemuan yang dilakukan oleh Fahd A. Rafiq adalah pertemuan biasa, tidak ada legalitasnya," ujarnya. (asp)
Kantor Sekretariat KNPI Dirusak Orang Tak Dikenal
Kaca bagian depan hancur.
