- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok, dipusingkan oleh rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUAPPS).
Ahok mengaku, banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengajukan anggaran melebihi kebutuhan alias 'mark up'. Salah satu contoh SKPD yang menjadi 'korban' Ahok adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud). Lebih dari setengah anggaran yang diajukan dipotong oleh Ahok.
"Kita harap birokrasi mesti beres, terutama soal anggaran. Saya pikir mereka udah potong, kan mereka udah ngaku potong banyak. Misalnya, kita katakan Disparbud. Dulu mereka habiskan 1,2 sampai 1,3 triliun. Makanya kita suruh potong. Dia potong tinggal 700 miliar. Saya biarin dia dulu. Terus saya cek lagi ternyata saya masih bisa potong 300 miliar lagi. Dia banyak sekali penganggaran yang sebenarnya nggak perlu," kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Jumat, 20 November 2015.
Tak hanya Disparbud, menurut Ahok, SKPD yang lain, seperti Dinas Pendidikan dan Pertamanan juga melakukan hal yang sama.
"Pendidikan juga banyak yang nggak perlu. Terus misalnya ngajarin orang tentang bahasa Inggris, yang diundang 20 orang (anggaran) di bawah 200 juta. Taman juga sama. Jadi banyak sekali permainan penunjukkan langsung di bawah 200 juta. Di bawah 200 juta tapi banyak sekali," ujarnya..
Untuk itu, Ahok mengaku akan meneliti satu persatu rancangan anggaran yang diajukan SKPD. Dia berharap anggaran tahun 2016 akan lebih baik.
"Kayak-kayak gini musti kita teliti. Saya yakin kalau ini bisa dibersihkan walaupun belum sempurna. 2016, 2017 anggaran akan makin baik," kata Ahok.
10 Negara dengan Pengeluaran Publik Terboros.
Mayoritas berada di Eropa.
