- Fajar GM - VIVA.co.id
Pada mulanya, Ahok, sapaan akrab Basuki mengatakan, ia mengira BPK akan memperlakukannya dengan buruk. Hal tersebut terkait pengalaman lembaga BPK perwakilan DKI melakukan audit yang bersifat tendensius terhadap laporan keuangan DKI tahun 2014.
"Ternyata mereka baik banget," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Selasa, 24 November 2015.
Sejak awal pemeriksaan, Ahok mengakui para penyelidik BPK menekankan tujuan pemeriksaan berbeda dengan audit yang dilakukan BPK DKI.
Bila BPK DKI, sesuai tugasnya, memang bermaksud mencari kesalahan dalam laporan keuangan DKI tahun 2014, pemeriksaan kemarin bermaksud membantu Pemerintah Provinsi DKI menemukan akar permasalahan dari setiap temuan yang dipaparkan BPK DKI.
"Mereka bilang, 'eh, kita bukan BPK DKI ya'," ujar Ahok.
Maka dari itu, Ahok dengan leluasa bercerita tentang polemik pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh DKI. Ia bercerita jumlah total anggaran pembelian sebesar Rp755,6 miliar tidak merugikan DKI.
Pembelian lahan itu lanjutnya, dilakukan berdasar Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) di Jalan Kyai Tapa sebesar Rp20,7 juta per meter persegi. Jalan Kyai Tapa di wilayah Kotamadya Jakarta Barat adalah daerah di mana lahan seluas 3,6 hektar yang ingin dibeli DKI berada.
Ahok membantah pembelian merugikan keuangan daerah sebesar Rp191,3 miliar. Pembelian lahan dengan nilai Rp20,7 juta meter persegi dilakukan berdasar NJOP yang memang ditentukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di tahun 2014.
"Intinya saya cerita soal NJOP disana dan macam-macam," ujar Ahok.
Usai pemeriksaan kemarin, Ahok mengklaim tidak akan ada lagi pemanggilan yang dilakukan BPK terhadap dirinya atau pejabat DKI lain. Pemeriksaan kemarin dilakukan untuk merampungkan audit investigasi BPK.
BPK, pada Kamis, 26 November 2015, direncanakan menyampaikan hasil audit kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil itulah yang kemudian akan digunakan KPK untuk menyelidiki kebenaran adanya tindak korupsi dalam pembelian lahan pendirian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DKI khusus penyakit kanker dan jantung.
"KPK akan mutusin, ada enggak kerugian negara? Kalau ada, berapa besar? Berapa kerugiannya? Kalau sampai ada, siapa saja orangnya yang berani mutusin (sampai akhirnya menimbulkan kerugian terhadap keuangan DKI)?," ujar Ahok.
