- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, tengah dipusingkan oleh rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUAPPS). Ahok mengaku banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengajukan anggaran melebihi kebutuhan, alias "mark up."
Salah satu dinas yang mata anggarannya paling banyak dicoret Ahok adalah Dinas Pendidikan. Namun Kepala Dinas Pendidikan DKI, Arie Budhiman, menyebut tidak ada anggaran yang dicoret, tapi hanya efisiensi.
"Tidak dicoret, tapi efisiensi, karena perhitungannya terlalu besar," ujar Arie di Balaikota, Kamis 26 November 2015.
Menurut Arie, anggaran setiap Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di bawah Dinas Pendidikan dikurangi sebesar satu hingga dua miliar rupiah.
Namun Arie enggan menyebut besaran jumlah anggaran itu. "Tidak sampai susut 10% dari yang diajukan," lanjut dia.
Beberapa anggaran yang dikurangi, lanjut Arie, terkait dengan honor pegawai dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan workshop.
Sebelumnya Ahok menyebut banyak anggaran tidak perlu yang diajukan Dinas Pendidikan. "Dinas pendidikan banyak yang nggak perlu. Misalnya ngajari orang tentang bahasa Inggris, yang diundang 20 orang, (anggaran) 200 juta," ujar Ahok.
(ren)
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
