- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
Ahok, sapaan akrab Basuki mengatakan, tanpa pengawasan yang ketat, jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI gemar melakukan penunjukan langsung saat menjalankan lelang yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.
"Selama ini (pejabat DKI-red) otaknya sudah terbiasa mikir proyek," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Rabu, 20 Januari 2016.
Penunjukan langsung mempengaruhi nilai akuntabilitas pemerintahan. Bila dinilai auditor swasta, Ahok mengatakan Pemerintah Provinsi DKI kemungkinan hanya mendapat nilai 'C'.
Maka dari itulah, Ahok mengatakan, di bawah pemerintahannya, ia sebisa mungkin menekan kegiatan lelang yang bisa dipermainkan. Pengadaan di tiap SKPD didorong untuk dilakukan melalui sistem katalog elektronik (e-catalogue) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Hasilnya, potensi tindakan korupsi pada saat lelang berkurang. Ahok mencontohkan Dinas Kebersihan dan Dinas Tata Air DKI yang saat ini tak lagi menunjuk pihak swasta untuk pekerjaan seperti pengangkutan sampah dan pembersihan aliran sungai dari sampah.
Kedua dinas itu saat ini lebih banyak melakukan swakelola usai melakukan pengadaan alat sendiri.
Ahok mengatakan, potensi penyelewengan saat ini beralih kepada kegiatan perekrutan Pegawai Harian Lepas (PHL) dan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di beberapa Dinas. Beberapa pejabat eselon III dan IV melihatnya sebagai celah untuk menyelewengkan anggaran gaji PHL dan PPSU.
"Saya sudah tahu di lapangan, (jumlah) petugas PPSU enggak mungkin dibilang ada 12.000 orang. Saya cek ke kelurahan, ditulis ada 20 sampai 30 orang, tahunya cuma ada empat orang. Yang bohong-bohong gini yang pelan-pelan harus diberantas," ujar Ahok.
