- VIVA.co.id/Syaefullah
VIVA.co.id - Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham 'Lulung' Lunggana mengungkap informasi baru terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2014.
Penganggaran 'siluman' untuk pengadaan UPS di 49 sekolah pada 2014 itu, menurut dia, bisa masuk ke dalam rincian APBD-P diduga karena ada kongkalikong antara oknum anggota DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI.
Berdasarkan informasi yang ia peroleh, pada saat APBD-P masih ada dalam tahap penyusunan pada 4 Agustus 2014, oknum anggota DPRD menghapus usulan anggaran program-program prioritas DKI. Program yang dihapus yaitu Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan pembangunan rumah sakit kanker di lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras.
"Kalau saya tahu informasi ini dari dulu, saya buka juga ini di pengadilan kemarin (saat Lulung memberi kesaksian)," ujar Lulung, Jumat, 5 Februari 2016.
Lulung tidak mengungkap sumber informasinya. Menurut Lulung, pihaknya juga melakukan analisis terhadap kasus korupsi UPS.
Lulung mengatakan, antara 6 hingga 8 Agustus 2014, ketiga anggaran prioritas kembali masuk ke rincian anggaran. Namun disertai anggaran pengadaan UPS untuk disimpan di 49 sekolah di wilayah Kotamadya Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.
Menurut Lulung, masuknya anggaran UPS, yang masing-masing bernilai sekitar Rp5,8 miliar, bersama ketiga anggaran program prioritas yang sempat dihapus itu sebagai barter.
"Anggaran (pembelian sebagian lahan) Rumah Sakit Sumber Waras, KJP, KJS, itu dikembalikan. Itu dibarter," ujar Lulung.
(mus)
Haji Lulung Bikin 'Gerakan 3 Juta KTP Tolak Ahok'
"Kami mengajak orang untuk menolak Ahok."
