- VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menyatakan tidak akan maju berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Pilkada DKI 2017 mendatang, jika Ahok memilih maju dengan jalur independen.
"Itu hak beliau (untuk maju lewat jalur Independen), tapi saya sebagai Wagub itu juga rekomendasi partai, sekarang pun juga. Kalau Pak Ahok mau tarik saya harus melalui partai," ujar Djarot, di Balaikota, Jakarta, Senin, 7 Maret 2016.
Penolakan itu disampaikan Djarot karena perbedaan prinsip. Menurut Djarot, negara yang demokratis tetap membutuhkan partai politik. Bahkan, kemerdekaan Indonesia pun disebut karena kehadiran partai politik. Hal itu berbeda dengan independen yang didapat melalui dukungan relawan.
"Saya menjadi anggota partai bukan satu dua tahun, saya bukan anggota biasa. Saya pengurus partai di tingkat pusat. Kalau relawan, independen itu hanya untuk event-event tertentu itu, dan dia nggak melembaga," kata Djarot.
Di samping itu, politikus PDI Perjuangan ini juga punya pertimbangan ketika memilih maju melalui jalur independen. Sebab, kata dia, dalam menjalankan pemerintahan eksekutif tidak bisa berjalan sendiri, tapi harus bermitra dengan legislatif yang notabene berasal dari partai politik.
"Nah, kami berpikir di dalam pemilihan kepala daerah itu jangan hanya sekadar mencari menang dan kalah tapi keberlanjutannya seperti apa. Harus pikir masak-masak dong. Pemerintahan nggak bisa dilakukan satu orang saja, Pemda itu adalah eksekutif dan legislatif," tutur Djarot
Untuk itu, Djarot mengaku tidak mempermasalahkan jika akhirnya Ahok maju melalui jalur independen dan menggandeng calon lain. "Itu hak beliau, masing-masing orang punya hak," kata dia.
PDIP sendiri, lanjut Djarot, masih membahas terkait calon yang akan diusung dalam Pilkada 2017 mendatang.
Ahok akhirnya memutuskan untuk maju dari jalur independen di Pemilihan Gubernur DKI tahun 2017.Keputusan itu diambil setelah komunitasrelawan pendukungnya, 'Teman Ahok', menemuinya secara langsung di rumahnya pada Minggu malam, 6 Maret 2016.
"Teman Ahok jujur saja, Amalia cs (pendiri Teman Ahok Amalia Ayuningtyas), mereka datang ke rumah bawa lawyer segala macam sampai hampir jam 22.30 WIB," ujar Ahok.
Ahok mengaku diminta relawan Teman Ahok membuat keputusan tegas terkait pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang.
Sebab, komunitas relawan yang terbentuk saat Kisruh APBD DKI tahun 2015 itu membutuhkan waktu untuk membuat 770.867 lembar fotokopi KartuTanda Penduduk (KTP) DKI yang terkumpul bisa digunakan Ahok mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI sebagai kandidat independen.
"Mereka butuh waktu,enggakbisa nunggu, karena katanya (membubuhkan nama cawagub) susah banget," ujar Ahok.
Teman Ahok perlu menelepon satu per satu warga Jakarta yang telah memberikan fotokopi KTP. Meraka akanmemverifikasi dukungan yang diberikan, dan bertanya apa warga tetap mendukung Ahok dengan kandidat cawagub yang dipilih.
Ahok akhirnya meminta para pendukungnya itu memasukkan nama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI, Heru Budi Hartono ke dalam kolom cawagub.Teman Ahok, mulai hari ini hingga bulan Juni 2016 akan memverifikasi dukungan kepada seluruh warga yang telah menyerahkan KTP.
Hal itu untuk memastikan agar pada bulan Juli, seluruh KTP yang terkumpul bisa secara sah diserahkan ke KPUD DKI untuk digunakan sebagai syarat bagi Ahok untuk memanfaatkan dukungan warga untuk maju secara independen di Pilgub DKI. (ase)
Pakai Sapu Lidi, Jaklovers Kenalkan Risma ke Warga DKI
Risma dianggap cocok untuk membangun Jakarta
