- Viva.co.id/Agus T. Harjanto
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menganggap upaya praperadilan yang dilakukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelidikan dugaan korupsi dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras tidak akan memberikan pengaruh apa pun.
Penyelidikan yang telah berlangsung selama delapan bulan belum menemukan dua alat bukti. Praperadilan tidak akan membuat KPK tertekan dan meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan.
"Mungkin dia berpikir dengan cara itu dia mau memaksa KPK. Ya enggak bisa dong," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin, 14 Maret 2016.
Meski demikian, Ahok berharap upaya praperadilan sedikit membuat upaya penyelidikan menjadi lebih terbuka. Upaya praperadilan bisa membuat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mempublikasi isi pemeriksaan tertutup yang dilakukan terhadap dirinya pada tanggal 23 November 2016.
Dengan begitu, masyarakat bisa menilai penyelidikan terhadap kasus korupsi dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras terlihat sebagai sesuatu yang terlalu dipaksakan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka audit investigasi itu memojokkan Pemerintah Provinsi DKI.
"Saya justru senang kalau pertanyaannya bisa dibuka, dipublikasikan. Mungkin orang akan tertawa karena pertanyaannya lucu, memaksa, dan memojokkan. Maksa-maksa sesuatu yang jelas-jelas enggak ketemu," ujar Ahok.
Ratna Sarumpaet Yakin Ada Korupsi Luar Biasa di Sumber Waras
Padahal KPK tidak temukan indikasi korupsi dalam kasus Sumber Waras.
