Mendagri Ajak Ahok Duduk Bersama Soal Data APBD DKI

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, (kanan) di Balai Kota Jakarta.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti

VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, menuding Kementerian Dalam Negeri telah membuat kesalahan soal data serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2016, yang telah mereka publikasikan. Kesalahan itu membuat data tersebut menunjukkan serapan APBD di DKI adalah nol persen.

img_title Kemendagri Beri Pembekalan kepada Kepala Daerah dan Istri

Terkait itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyesalkan pernyataan Ahok tersebut. Kata Tjahjo, jika memang ada hal yang keliru, harusnya diselesaikan dengan klarifikasi duduk bersama bukan saling melempar pernyataan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kalau ada yang keliru namanya manusia ya mari saling ketemu saling klarifikasi, mana yang benar mana yang salah itu saja kok," kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat 22 April 2016.

img_title Ahok Yakin Serapan APBD Nol Persen karena Salah Kemendagri

Tjahjo juga menegaskan, tak perlu ada pengkajian serapan dana APBN DKI tahun 2016 tersebut. Alasannya, terpenting, skala prioritas DKI jelas dan selesai.

"Ya sekarang kan yang jadi masalah ada skala prioritas memotong hal-hal yang tak perlu. Kami bisa, kami pangkas anggaran ini yang tak penting-penting dipotong. Karena fokus kami pendidikan, pembinaan, termasuk beberapa program-program yang konkrit," ujar Tjahjo.

img_title APBD DKI Turun Lebih Cepat, Rp9 Triliun Sudah Cair

Ahok meyakini, kesalahan teknis yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri, telah membuat data serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2016, yang dipublikasikan, menunjukkan angka nol persen.

Padahal sejak disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada tanggal 23 Desember 2015, APBD DKI 2016 sebesar Rp66,37 triliun telah digunakan untuk membiayai pembangunan atau pembenahan beragam infrastruktur di Jakarta.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurut Ahok, hanya kesalahan teknis atau ketidaksesuaian data antara Kemendagri dan Pemerintah Provinsi DKI yang bisa memunculkan angka serapan anggaran DKI sebesar nol persen.

Data realisasi belanja APBD 2016 yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri hingga 31 Maret 2016 menunjukkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pemerintah daerah dengan serapan anggaran tertinggi sebesar 17 persen, lalu diikuti Lampung (16 persen), Sumatera Selatan (15 persen), Sulawesi Utara (15 persen), dan Nusa Tenggara Barat (15 persen). Sedangkan delapan provinsi, yaitu Sumatera Barat, Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Jambi, dan DKI Jakarta, ditunjukkan memiliki angka serapan nol persen.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut