- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebutkan, pihaknya tak merasa bersalah telah menghilangkan ribuan tempat tinggal warga, yang dianggap liar, atau ilegal di Jakarta.
Sebab, tindakan penertiban yang dia lakukan itu dilanjutkan dengan relokasi warga untuk tinggal di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) milik pemerintah.
Tindakan penertiban pun tidak sekadar untuk menghilangkan hunian warga, agar pemerintah kembali memiliki hak atas tanah yang dimilikinya.
"Kami tidak melakukan penggusuran. Kami melakukan relokasi. Saya, kalau memindahkan warga ke tempat yang kurang enak, baru merasakan dilema," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Kamis 28 April 2016.
Menurut Ahok, secara fisik tempat tinggal warga yang direlokasi kini menjadi lebih layak, kesejahteraan mereka juga diperhatikan. Anak-anak setiap penghuni rusunawa di Jakarta pun mendapat bantuan pendidikan berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Setiap rusun juga terhubung dengan layanan gratis bus TransJakarta, serta fasilitas kesehatan. Selain itu, sifat rusun yang merupakan komunitas sendiri, membuat anak-anak yang bermain menjadi terjauh dari kecelakaan, dibandingkan saat mereka bermain di kawasan tempat tinggal sebelumnya.
"Ada taman di tiap rusun. Jadi, keamanan anak-anak terjamin. Kecelakaan anak-anak dilindas truk sekarang sudah hampir enggak ada," ujar Ahok.
Lantaran itu, Ahok mengatakan, meski setiap penertiban selalu diiringi protes dari warga, ia tetap akan melanjutkan tindakan itu. Tindakan tersebut juga untuk memberi manfaat untuk warga. Di antaranya, menormalisasi saluran air yang memberi dampak berkurangnya genangan banjir.
"Tiap kali ada penertiban, hanya ada sekelompok orang yang marah-marah, saya diemin aja," ujar Ahok. (asp)
