- VIVA.co.id / Fajar GM
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, marah besar saat ditunjukkan data yang menyebut ia menerima kontrak senilai lebih dari Rp300 miliar dari salah satu pengembang reklamasi, Agung Podomoro Land (APL), untuk mereklamasi Pulau A sampai Pulau E.
Apalagi, sebuah surat kabar nasional dalam laporannya pada Rabu 11 Mei 2016, tentang diperiksanya Ahok, sapaan akrab Basuki, sehari sebelumnya, mengutip sumber anonim di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut, adanya timbal balik berupa pemotongan nilai kontribusi tambahan dengan dibiayainya proyek-proyek dalam data yang diperlihatkan.
"Aku minta temen-temen (wartawan), diklarifikasilah. Bagi saya, ini jahat banget. Ini fitnah," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jumat, 13 Mei 2016.
Muka Ahok memerah, nada suaranya meninggi, tangannya tak tenang berkali-kali memegang telepon pintar salah seorang wartawan untuk memperlihatkan kembali data itu. Perkataan Ahok juga berputar-putar.
Ahok mengatakan, marahnya dia, terutama karena judul data, menurutnya sengaja dibuat untuk menggiring opini yang salah kepada publik. Data itu berjudul 'Daftar Kontribusi Tambahan (Bukan CSR) yang Telah Diterima Gubernur Basuki Tjahaya Purnama, alias Ahok dari Agung Podomoro Land. Kontribusi ini tidak memiliki dasar hukum'.
"Kamu kira, kalau gue nyimpen duit Rp300 miliar, gue taruh di mana itu duit? Kamu kira, gue dapat duit ini lalu, gue bangun (proyek-proyek yang dituliskan)? Makanya, gue tanya sama lu orang. Makanya, ini gue bilang fitnah men-spin (memutar balikkan fakta). Sori ya. Ini men-spin yang jahat sekali," ujar Ahok.
Ahok mengatakan, kepada APL, dia selaku pimpinan Pemerintah Provinsi DKI, meminta APL memberi tambahan kontribusi sebagai kompensasi diberikannya izin pelaksanaan reklamasi Pulau G. Tambahan kontribusi, diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Nomor 2238 Tahun 2014.
Tambahan kontribusi, juga tidak berupa uang, melainkan aset. Pemerintah, kemudian melakukan penaksiran untuk menentukan aset yang diserahkan memenuhi besaran nilai tambahan kontribusi.
"Gila kalau gue terima. Gue terima uang, atau barang?," ujar Ahok.
Ahok mengatakan, suratkabar yang namanya ia sebutkan sebelumnya, dalam laporannya, menyebut mendapat informasi dari sumber KPK. Padahal, saat diperiksa, Ahok mengaku tidak disodori data itu oleh penyidik.
Ahok menduga, suratkabar itu tengah melakukan penggiringan opini. Dia benar melakukan 'barter' dengan APL. Namun, barter itu merupakan pertukaran diberikannya izin pelaksanaan reklamasi dengan kewajiban APL untuk melakukan pembangunan infrastruktur untuk pemerintah.
Barter itu bukan pemotongan kontribusi tambahan ditukar dengan dikerjakannya proyek-proyek yang diinginkan pemerintah, apalagi, bila uang kontrak proyek itu diberikan langsung kepada dia.
"Berarti, Podomoro kasih saya Rp392 miliar kontrak. Udah bayar ke saya Rp280 miliar. Sisa Rp173 miliar. Brengsek enggak itu?," ujar Ahok.
Mantan teman duet Jokowi ddi Pilkada Jakarta 2012 lalu itu menyebut, jika saja data itu tidak ia terima dari wartawan yang tengah mencoba mengonfirmasi, ia pasti akan melakukan pelaporan pihak yang memberikan data kepada Kepolisian. Data merupakan upaya memutarbalikkan fakta.
"Kalau dibilang ini sumbernya dari KPK, berarti KPK harus cari siapa yang bocorin. Ini juga fitnah. Saya akan cari (pembuatnya). Kalau Podomoro yang tulis seperti ini, aku akan gugat dia. Mesti jelas. Gila ditulis seperti ini. Ini betul-betul jahat," ujar Ahok.
Ahok juga menduga penggiringan opini memiliki keterkaitan dengan Pemilihan Gubernur DKI tahun 2017, yang akan ia ikuti sebagai kandidat independen. Sejumlah pihak tak ingin dia terpilih kembali. Maka dari itu, ia dicitrakan sebagai kepala daerah yang melakukan kongkalikong dengan perusahaan pengembang untuk manfaat yang lebih menguntungkan perusahaan pengembang.
"Lu kalau pingin banget gue enggak jadi gubernur, lu enggak bisalah. Gua enggak pernah mundur digituin. Gue udah bilang, kalau cahaya fajar, rembang pagi, lu enggak bisa tahan dia terang. Itu Ahok," ujar Ahok yang kemudian bergegas ke ruangannya. (asp)
