- Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA.co.id – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 akan dilakukan serentak dengan daerah lainnya di Indonesia pada 15 Februari 2017. Nota Pilkada tersebut telah ditandatangani Gubernur DKI Jakarta bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Balai Kota, Jakarta, Senin, 16 Mei 2016.
"Saya kira KPUD cukup siap dan profesional, termasuk Bawaslu. Kita sudah ketemu 2-3 kali. Sudah saya sampaikan yang penting semuanya dibuat transparan, terutama sistem pengawasan setelah pemilihan. Supaya orang bisa lihat tidak ada kecurangan," ujar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, saat ditemui di Balai Kota, Jakarta, Senin, 16 Mei 2016.
Ahok, sapaan Basuki, melanjutkan, "Bawaslu juga harus kerja keras. Kami sudah tawarkan Jakarta Smart City (untuk sistem pengawasan).”
Menurut Ahok, Bawaslu tidak bisa membentuk banyak jaringan karena keterbatasan dana. "Biar kami berprogram, orang yang melaporkan dibantu, biar mereka bisa melihat laporannya dan dapat dilakukan penindakan. Karena saya lihat, bisa saja fitnah macam-macam," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Pemprov DKI Jakarta bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menandatangani nota kesepakatan pemberian hibah senilai Rp478 miliar, untuk Pilkada DKI Jakarta 2017. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016.
Pemprov DKI Jakarta juga memberi hibah kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI sebesar Rp98 miliar.
Laporan Jeffry Yanto
Pujian Sylvi untuk Agus Yudhoyono
Sylviana Murni menyebutnya, the best one.
