- ANTARA FOTO/Wahyu Putro
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, proyek normalisasi Kali Ciliwung yang sebelumnya ditargetkan tuntas tahun ini, terancam molor dua tahun.
"Kita harus perpanjang lagi," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Selasa, 16 Agustus 2016.
Ahok mengatakan, keengganan warga di sejumlah wilayah bantaran sungai untuk direlokasi menjadi penyebabnya. Ahok mengaku heran.
Menurutnya, hanya di Jakarta, pemerintah daerahnya yang mau menawarkan tempat relokasi yang sangat layak bagi warga. Selain diberi banyak fasilitas seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan layanan gratis Bus TransJakarta, warga juga hanya dikenai biaya sewa yang terjangkau.
Namun, tingkat kemauan warga dipindahkan dari hunian kumuh mereka ke rumah-rumah susun sederhana sewa (rusunawa) kecil.
"Sepanjang sejarah kita, mungkin enggak ada yang lebih baik dari kita (dalam menawarkan kompensasi relokasi)," ujar Ahok.
Ahok mengatakan, di sisi lain, batalnya pembangunan rusun di empat lokasi juga menjadi penyebab target selesainya normalisasi mundur. Di titik seperti Cengkareng Barat, pembangunan tidak bisa terlaksana karena lahan yang awalnya akan digunakan bermasalah. Di lokasi lain, DKI bersengketa hukum dengan pihak yang menggugat status kepemilikan lahan.
"Bisa-bisa (normalisasi baru selesai tahun) 2018 kalau lihat kondisinya (ada) gugat menggugat, rusun belum siap," ujar Ahok.
Heru Budi: Pembayaran Lahan Proyek Normalisasi Kali Ciliwung ke BPN
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyerahkan proses pembayaran pembebasan lahan proyek normalisasi Sungai Ciliwung kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).
