Ahok Curiga Ada PNS yang Sengaja Hambat Proyek MRT

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.
Sumber :
  • Fajar GM - VIVA.co.id

VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, curiga pembebasan sebanyak 132 bidang tanah untuk depo, stasiun, dan jalur layang proyek moda transportasi kereta angkutan massal cepat (mass rapid transit/MRT) dihambat oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi DKI.

img_title Pramono Mau Renovasi Kalijodo: Legacy Peninggalan Ahok

Menurut Ahok, sapaan akrab Basuki, pemilik lahan yang terdiri dari warga atau perusahaan, telah setuju menjual lahan mereka kepada pemerintah.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Namun, dia mensinyalir mandeknya pengadaan lahan – yang bisa berdampak kepada terlambatnya penyelesaian proyek – akibat adanya hambatan dari oknum yang berasal dari pemerintah kotamadya. Padahal pemerintah kotamadya adalah institusi Pemerintah Provinsi DKI yang bertugas menyediakan lahan untuk digunakan PT. MRT Jakarta.

img_title Ahok Minta Jokowi Diperiksa Jadi Saksi di Sidang Korupsi Minyak, Kejagung Beri Jawaban Tak Terduga!

"Kan bisa kita duga (ada oknum PNS). Kok (penjualan lahan) enggak bisa deal? Orang pada mau jual kok," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Senin, 10 Oktober 2016.

Ahok enggan menerka pemerintah kotamadya yang ia curigai menghambat pembelian lahan. Tapi, menurut Ahok, modus yang bisa dilakukan adalah meminta komisi atas uang pembelian yang diberikan pemerintah.

img_title Kesaksian Ahok Dinilai Jadi Titik Terang Karut-Marut Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Diminta Tuntaskan

Kemudian, karena pemilik lahan merasa besaran uang komisi yang diminta terlalu tinggi, persetujuan jual beli tak kunjung tercapai.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Semua mengeluhkan enggak mau dibayar (uang pembelian tak kunjung diberikan). Kan aneh kan," ujar Ahok.

(ren)

Ahok Hadiri Dialog Antargenerasi

Ahok: Kita Harus Jadi Pejabat untuk Wujudkan Keadilan Sosial

Di sisi lain, Ahok mengatakan kepemimpinan yang mau mendengar seluruh permintaan dan pengaduan warga harus direspons, termasuk dengan cara yang santun.

img_title
VIVA.co.id
28 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut