Kesaksian Ahok Dinilai Jadi Titik Terang Karut-Marut Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Diminta Tuntaskan
- ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Jakarta, VIVA - Kesaksian mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dalam persidangan perkara dugaan korupsi tata niaga minyak mentah dan produk turunannya di PT Pertamina (Persero) dinilai menjadi titik terang dalam mengungkap karut-marut pengelolaan energi nasional.
Persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Selasa 27/1/2026, disebut sebagai babak krusial dalam pembongkaran dugaan penyimpangan tata kelola migas yang telah berlangsung lama.
Pengamat Kejaksaan, Fajar Trio, menilai keterangan Ahok bukan sekadar kesaksian biasa, melainkan konfirmasi atas adanya penyimpangan sistematis yang terjadi selama lebih dari satu dekade, yakni periode 2013 hingga 2024.
Menurut Fajar, kesaksian Ahok memiliki nilai pembuktian yang sangat kuat karena bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi kunci sebelumnya, seperti mantan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati serta mantan Wakil Menteri ESDM sekaligus Wakil Komisaris Utama Pertamina, Arcandra Tahar.
“Apa yang disampaikan Ahok di persidangan adalah kepingan puzzle terakhir yang memperjelas gambaran besar adanya maladministrasi dan potensi kerugian negara yang masif di tubuh Pertamina. Sinkronisasi keterangan antara Ahok, Nicke Widyawati, dan Arcandra Tahar menunjukkan bahwa penyimpangan tata kelola ini terjadi secara kolektif dan terstruktur dari sektor hulu hingga hilir,” katanya di Jakarta, Jumat, 30 Januari 2026.
Ia bahkan menyebut kesaksian Ahok sebagai sinyal kuat bagi terbongkarnya praktik mafia migas yang selama ini beroperasi di zona abu-abu tata kelola Pertamina.
“Kesaksian Ahok adalah lonceng kematian bagi para mafia migas. Pernyataannya terkait inefisiensi dan ‘permainan’ dalam kontrak minyak mentah memvalidasi temuan-temuan sebelumnya dari Ibu Nicke dan Pak Arcandra. Ini bukan lagi sekadar dugaan, melainkan fakta persidangan yang menunjukkan sistem kita sedang tidak baik-baik saja,” tutur dia.
Fajar menekankan adanya celah besar dalam rantai pasok minyak mentah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu selama bertahun-tahun. Ia menyoroti mekanisme impor serta kontrak dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang dinilai tidak transparan dan mengabaikan prinsip efisiensi.
“Kejaksaan Agung harus bergerak cepat memanfaatkan momentum ini. Jangan berhenti di level operasional, tetapi kejar aktor intelektual di balik penyimpangan tata kelola migas. Bayangkan, kebocoran ini terjadi selama 11 tahun. Jika hulu dan hilir sudah sama-sama menyatakan ada yang salah, tidak ada alasan ragu menetapkan tersangka baru atau melakukan penyitaan aset untuk memulihkan kerugian negara,” ujarnya.
