Plt Gubernur DKI Akui Bakal Repot Hadapi Spanduk Cagub
- VIVA.co.id/M. Ali. Wafa
VIVA.co.id – Masyarakat Jakarta diminta tak sembarangan memasang alat peraga kampanye Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017. Sebab, alat peraga yang dipasang masyarakat tak terdaftar, berbeda dibandingkan alat peraga resmi yang dipasang tim pemenangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKIÂ Sumarsono mengatakan, alat peraga yang tak terdaftar tak jarang menjadi hal yang akan mengganggu keindahan Kota Jakarta.
"Yang repot memang spanduk atau alat peraga yang dipasang masyarakat. Ini harus jadi perhatian," ujar Soni, sapaan Sumarsono, saat meninjau kesiapan KPU DKI, melaksanakan Pilkada di kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Jumat, 28 Oktober 2016.
Soni, meminta Asisten Sekretaris Daerah DKI, Bambang Sugiyono, menginstruksikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, supaya memperhatikan pemasangan alat peraga yang tidak terdaftar.
"Keindahan Jakarta jadi bagian yang penting. Harus ada pengendalian tempat yang boleh dipasang alat peraga dan tidak boleh," ujar Soni.
Sementara, Komisioner KPU DKI Bidang Sosialisasi Betty Epsilon Idroos mengatakan, KPU melalui Peraturan KPU, membuat ketentuan yang tegas tentang pemasangan alat peraga. Namun diakuinya, aturan hanya menyentuh alat peraga yang resmi.
Aturan, membuat pihak yang memiliki wewenang memproduksi alat peraga adalah KPU. KPU juga menjadi pihak yang bertugas memasang alat peraga. "Titik-titik lokasi pemasangannya juga dibatasi menurut Peraturan KPU," ujar Betty.
Menurut Betty, ada lima buah alat peraga berupa baliho untuk setiap paslon untuk dipasang di setiap kotamadya atau kabupaten di Jakarta. Umbul-umbul, diproduksi sebanyak 20 buah untuk setiap paslon untuk dipasang di setiap kecamatan.
Sementara spanduk, hanya diproduksi sebanyak dua buah untuk setiap paslon untuk dipasang di setiap kelurahan. "Alat peraga kampanye, tetap dapat diperbanyak tim pemenangan. Tapi jumlahnya juga dibatasi, hanya delapan buah baliho, 30 buah umbul-umbul, dan tiga buah spanduk untuk setiap kabupaten dan kota," ujar Betty.
Pemprov DKI Jakarta Bakal Beri Kartu Transportasi Gratis bagi Pencari Kerja Mulai 2027
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan memberikan Kartu Layanan Gratis (KLG) transportasi umum kepada pencari kerja mulai 1 Januari 2027. Baca aturan selengkapnya
