- VIVA.co.id/ Ade Alfath
VIVA.co.id – Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menjanjikan kenaikan dana operasional bagi RT dan RW di Ibu Kota. Hal itu disampaikan Djarot menanggapi keluhan Supriadi (55) ketua RT 06, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, saat blusukan ke wilayah itu, Kamis 8 Desember 2016.
Supriadi menyampaikan bahwa dana operasional RT jauh dibanding dengan Lembaga Masyarakat Kota (LMK). Padahal tugas RT maupun RW bersentuhan langsung dengan warga.
"Orang ribut itu ngadu RT. Jam 4 pagi orang punya masalah rumah tangga itu ke Pak RT. Kenapa jauh sekali dibanding LMK," kata Supriadi.
Menganggapi hal itu, Djarot mengatakan telah mengevaluasi dana operasional untuk RT dan RW agar dinaikkan sesaat sebelum cuti kampanye. Dia memastikan akan menaikkan dana operasional RT/ RW ketika aktif kembali pada Februari 2017 mendatang.
"Memang dana operasional RT/RW jomplang jika dibandingkan LMK. Maka kita sampaikan ini evaluasi dan kalau bisa 2017 anggaran operasional untuk RT dinaikan, sekaligus RW nya ," kata Djarot di lokasi.
Namun, Djarot mewanti-wanti bahwa dana operasional itu bukanlah gaji. Sehingga tidak boleh dibawa pulang oleh RT maupun pengurus. Selain itu penggunaan dana tersebut juga harus dipertanggungjawabkan. Apalagi jumlah RT se-Jakarta mencapai 26 ribu, dan RW sebanyak 2750.
"Karena itu dana dari APBD kan. Maka tetap harus ada SPJ. Supaya kalau ada audit BPK bisa dipertanggung jawabkan.”
(mus)
Anies Perpanjang Masa Jabatan RT/RW Sampai 5 Tahun
Aturan terbaru Anies itu tercantum dalam Pergub 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Soal masa jabatan pengurus RT/RW dijabarkan dalam Pasal 28.
