- VIVA/Eduard
VIVA.co.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi langkah cepat Kementerian Perhubungan dalam menanggapi pengelolaan pelayaran dan manajemen pelabuhan di Ibu Kota.
Saat peresmian Kapal Motor (KM) Expres Bahari 3B di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, pemerintah mendelegasikan wewenang tata kelola pelabuhan penumpang di sekitaran pesisir Jakarta kepada Pemprov DKI.
Artinya, Pelabuhan Muara Angke nantinya akan dikelola oleh Pemprov DKI, yang akan melayani pelayaran ke sejumlah tempat di Kepulauan Seribu.
"Ini langkah yang kami tunggu. Karena mimpinya masyarakat Jakarta khususnya Pulau Seribu, yang ke depan akan menjadi destinasi wisata kelas internasional," kata Sumarsono, Selasa, 10 Januari 2017.
Sumarsono mengklaim Pemprov DKI memiliki kemampuan finansial dan siap secara operasional mengelola pelabuhan penumpang di pesisir Jakarta. Meski begitu, DKI lanjut Sumarsono, berharap pemerintah pusat membantu peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang hingga kini dianggap masih terbatas.
"Kami ingin memperoleh peningkatan kapasitas SDM dan ikut bersama-sama Kementerian Perhubungan mengelola lalu lintas pehubungan laut. Pelni dan ASDP, bersama-sama teman Kementerian Perhubungan merangkul," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengatakan dengan diserahkannya tata kelola pelabuhan, pemerintah DKI harus berinovasi dalam memberikan layanan optimal kepada masyarakat. Pelayaran rakyat ini harus memperhatikan aspek kenyamanan, keamanan serta akses bagi penumpang menuju ke pelabuhan.
"(DKI) Menjadi pilot project. Masa bisa bangun LRT dan MRT, seharusnya (mengelola pelabuhan) ini bukan masalah," ujar Budi.
Menurut Budi, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kali Adem akan dikepalai dari Dinas Perhubungan DKI. Ia meminta, kepada Dirjen Perhubungan Laut menyelesaikan administrasi perihal peralihan ini. "Saya targetkan 1 bulan. Kita BKO-kan tim safety kita dan sepenuhnya di bawah DKI," ujar Budi.
Seperti diketahui, Pelabuhan Muara Angke merupak titik tolak keberangkatan KM Zahro Express yang terbakar di perairan Teluk Jakarta, 1 Januari 2017. Atas kejadian tersebut, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Tonny Budiono mencopot Kepala Kesyahbandaran Muara Angke Deddy Junaedi.
Ia disebut data manifes penumpang pada surat persetujuan berlayar kapal Zahro Express tak sesuai dengan jumlah penumpang di kapal.
"Jumlah penumpang tertulis 100. Kalau yang ada di atas kapal ada yang bilang 184, ada yang bilang 250. Tapi, yang jelas berbeda dengan yang di manifes," ujar Tonny. (ase)
