- VIVA.co.id/ Ade Alfath
VIVA.co.id – Wakil Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Djarot Saiful Hidayat, mengaku akan mengundang perwakilan dari Kementerian Perhubungan dan Organisasi Angkutan Darat untuk membahas permasalahan taksi online dan konvensional.
Hal itu diungkapkan Djarot menyusul rencana Kemenhub yang akan menerapkan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32/2016 yang menjadi acuan taksi online mulai 1 April 2017.
"Ketika kami aktif, kami akan undang taksi online untuk duduk bersama bersama dengan Organda, dan Kemenhub untuk menghasilkan yang terbaik sehingga tidak saling mematikan dan tidak saling mengalahkan satu dengan yang lain," kata Djarot, di Jakarta, Kamis, 23 Maret 2017.
Menurutnya, baik taksi online dan konvensional, harus tetap mengedepankan keselamatan pengguna. Keduanya tidak boleh saling mematikan usaha. Diketahui, setidaknya ada 11 hasil revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 yang berkaitan dengan aturan main taksi online.
Di antaranya terkait definisi angkutan sewa, ukuran kapasitas mesin kendaraan, tarif, kuota, kewajiban STNK berbadan hukum, uji KIR, pool, bengkel, pajak, akses dashboard serta sanksi. (one)
Tarif Angkutan Barang akan Diatur Kemenhub
Tarif angkutan barang selama ini ditetapkan berdasarkan harga pasar. Karena itu akan diatur dengan seragam oleh Kemenhub.
