- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
VIVA.co.id - Pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno berencana menerapkan sistem tata kelola pemerintah yang terbuka atau open governance di DKI. Itu jika keduanya memenangkan Pilkada DKI Jakarta.
Meskipun saat ini ada sejumlah lini yang sudah terbuka, namun Anies mengatakan dia dan Sandi akan mendorong lebih terbuka lagi, terutama di program dan APBD DKI.
"Kami akan memberikan ruang partisipasi warga dalam membangun Jakarta," kata Anies saat di kantor PWI Pusat, Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat 24 Maret 2017.
Dengan begitu, kata dia, ada kolaborasi antara warga dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"(Pemda dan warga) lebih partisipatif serta memberikan ruang kerjasama kolaborasi antara warga dengan Pemda," katanya.
Anies menyebut salah satu rencananya, yakni aplikasi yang disiapkan Pemprov DKI Jakarta yang bisa diakses oleh masyarakat. Salah satunya terkait jumlah dan alokasi APBD DKI Jakarta, serta program Pemprov.
"Jadi APBD itu bisa diakses oleh warga dan warga mengetahui anggarannya digunakan untuk apa saja. Berapa besar, di mana. Dengan begitu kita bisa melihat pengawasan bukan saja oleh inspektorat bukan saja oleh gubernur kepada birokrasi tetapi juga oleh warga," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.
Dengan begitu, kata Anies, warga bisa mengetahui secara persis mana program prioritas.
"Mengapa? Ini kan (APBD) uang rakyat ini, uang pajak. Dan ini dipakai untuk kepentingan rakyat," katanya.
Dengan banyak pengawasan dan adanya kolaborasi antara warga dan Pemda itu, Anies berharap pelaksanaan program Pemprov bisa lebih optimal.
"Harapannya pelaksanaan program menjadi lebih optimal. Pelaksanaan program juga sesuai dengan kebutuhan. Karena warga tahu persis yang dibutuhkan di tiap wilayah seperti apa. Dan juga memastikan bahwa ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah yang ada," katanya.
SBY Sebut Kultur Politik Tanah Air Berubah Sejak Pilkada DKI 2017
"Saya berani mengatakan bahwa politik kita telah berubah."
