- VIVA.co.id/Eduward Ambarita
VIVA – Massa ribuan orang yang menyebut diri sebagai Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 24 Oktober 2017. Mereka menuntut kepada Presiden Joko Widodo untuk menjadikan para perangkat desa menjadi pegawai negeri sipil atau PNS.
Hal itu dilakukan untuk menagih janji Jokowi sewaktu menjadi calon Presiden pada Pemilu 2017.
"Pada waktu pak Jokowi naik kan sempat janji. Nah Ini momen 3 tahun (pemerintahan) ya otomatis kita tagih janji," kata Kristiawan MS yang merupakan salah satu perangkat desa ketika melakukan aksi di depan Istana Merdeka.
Selain status PNS, Kristiawan yang datang dari Desa Bolali, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah bersama sekitar 1.000 lebih rekannya juga sengaja datang ke Jakarta untuk meminta bantuan dana khusus sebesar Rp1,4 miliar dari pemerintah. Uang itu di luar alokasi dana desa (ADD) yang telah digelontorkan dari pusat kepada desanya sekitar Rp1 miliar.
"Tuntutan kita, ialah bantuan khusus sendiri sama perangkat desa jadi PNS," kata dia.
Dengan gaji saat ini Rp1,8 juta per bulan, Kristiawan mengatakan, status PNS perlu sebagai jaminan agar kehidupannya ke depan lebih layak.
Sementara menurut orator di lokasi, Presiden Jokowi disebutkan akan menemui massa tersebut.
"Mari teman-teman merapat lagi. Kami mendapatkan informasi bahwa pak Jokowi akan bergabung dengan kita di sini," kata orator di hadapan massa.
Peserta aksi, Kristiawan MS, mengatakan bahwa ia dan teman-temannya akan ditemui Jokowi atau pun perwakilan pihak Istana untuk mendengarkan keluhan mereka.
"Abis Dzuhur dari koordinator kita katanya pak Jokowi mau temuin kita di sini. Mau orasi dia mungkin," ujar Kristiawan.
Sebelumnya diberitakan, Ketua PPDI Purworejo, Abdul Aziz yang juga ditunjuk sebagai koordinator nasional aksi menyatakan bahwa unjuk rasa yang akan diikuti ribuan perangkat desa digelar dengan nama silaturahim nasional (Silatnas) 2017.
Menurutnya, sudah ada 12.000 ribu perangkat desa yang memastikan untuk hadir dan berkumpul di depan Istana Merdeka dari berbagai daerah di Tanah Air. (ren)
Nadiem Bakal Evaluasi PTN dan Lindungi Mahasiswa yang Demo UKT
Menteri Pendidikan Nadiem Makarim bakal mengambil sejumlah langkah untuk menangani masalah kenaikan UKT yang sangat signifikan di sejumlah perguruan tinggi negeri.
