Sandiaga Sudah Prediksi Putusan MA Cabut Larangan Motor

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno.
Sumber :
  • Pemprov DKI

VIVA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno merespons Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

img_title Usai Persetujuan Tertulis DPR RI, Pemprov DKI Jakarta Siap Menata Tiang Monorel Senayan

Ia mengaku telah memprediksi bahwa MA akan memutuskan untuk membatalkan Pergub yang diterbitkan gubernur sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok. "(Putusan MA) Itu sudah kami prediksi," katanya, di Balai Kota, Jakarta, Senin 8 Januari 2018.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Mantan direksi PT Saratoga Investama Sedaya itu mengatakan putusan MA yang mencabut larangan bermotor di Jalan MH Thamrin, mengembalikan rasa keadilan masyarakat yang selama dibatasi.

img_title Kabar Baik, Mulai 2 November Pemprov DKI Bebaskan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor

"Apa yang diputuskan MA itu itu mengembalikan rasa keadilan bagi masyarakat." ujar Sandiaga.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta sedang menunggu hasil kajian yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga berkaitan dengan design jalan MH Thamrin pascaperapihan trotoar.

img_title Pemprov DKI Jakarta Bakal Beri Kartu Transportasi Gratis bagi Pencari Kerja Mulai 2027

Ia mengatakan putusan MA ini harus segera ditindaklanjuti untuk kemudian diterapkan kepada masyarakat. "Jadi, kalau dari MA sudah keluar, ya, harus kita percepat dan harus tindaklanjuti dengan segera," ujarnya.

Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Pergub ini diterbitkan, saat masa jabatan Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok sebagai gubernur DKI. Dalam putusannya, MA mengabulkan permohonan yang diajukan pemohon Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar.

Keduanya merasa dirugikan akibat Pergub Nomor 195 Tahun 2014, karena menilai aturan ini tidak memenuhi rasa keadilan dan persamaan kedudukan warga negara di mata hukum.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim

Soal Insiden Crane Jatuh di Mega Kuningan, Pemprov DKI Periksa Kepatuhan K3 dan Beri Perhatian ke Korban

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim menyatakan Pemprov DKI Jakarta akan periksa kepatuhan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan memberikan

img_title
VIVA.co.id
14 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut