Saksi Ahli Sebut Praperadilan Gunawan Jusuf Tabrak Aturan
- VIVA / Bayu Nugraha
VIVA – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Gunawan Jusuf dan M Fauzi Thoha (Pemohon) melawan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri (Termohon) dengan agenda pemeriksaan ahli dari ?Termohon, Jumat 12 Januari 2018.
Ahli Hukum Pidana Universitas Parahiyangan (Unpar), Djisman Samosir menilai gugatan praperadilan yang diajukan oleh Gunawan dan Fauzi terhadap Bareskrim Polri jelas melanggar atau bertabrakan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia.
"Ya kalau menurut saya tidak berdasarkan hukum, tidak boleh bicara rasa keadilan. Karena rasa keadilan itu kan sangat subjektif dan universal, adil buat Anda ya tidak adil buat saya. Tapi hukum itu (hukum positif) berlaku universal, di mana pun itu berlaku," kata Djisman di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Ia menjelaskan, yang menjadi persoalan utama gugatan praperadilan ini adalah sprindik (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) yang dikeluarkan Bareskrim Polri, padahal yang mengajukan praperadilan yakni Gunawan dan Fauzi masih sebagai terlapor statusnya.
"Pelapor atau terlapor itu tidak boleh (gugat praperadilan), karena tidak diatur dalam KUHAP. Jadi, kalau masih sprindik diajukan praperadilan itu bertentangan dengan KUHAP," ujarnya.
Menurut dia, dalam KUHAP diatur Pasal 79 bahwa yang boleh mengajukan praperadilan adalah tersangka, keluarga atau kuasanya. Maka, tidak ?ada dalam KUHAP disebutkan terlapor untuk mengajukan gugatan praperadilan.
"Syarat praperadilan sudah jelas saya bilang disitu, salah tahan, salah tangkap, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan ganti rugi. Itu syaratnya untuk bisa mengajukan praperadilan," kata dia.
Jadi, kata Djisman, jangan dihubung-hubungkan dengan masalah peninjauan kembali (PK) karena tidak ada relevansinya. Kemudian, perkara yang bisa digugat praperadilan sesuai norma hukum juga adalah perbuatan pidana. Sehingga, soal tata usaha negara (TUN) tidak bisa dipraperadilankan.
"Praperadilan salah satu sarana alat kontrol buat penyidik dan penuntut umum dikhawatirkan ada penyalahgunaan wewenang, maka praperadilan diatur dalam KUHAP. Maka objek diluar hukum pidana ya tidak bisa dijadikan praperadilan, apakah TUN atau lainnya," katanya.
Sementara itu, Advokat Utama Divisi Hukum Mabes Polri, Kombes Veris Septiansyah menjelaskan, sprindik merupakan suatu hal yang bisa dijadikan pertanggungjawaban dari penyidik untuk melakukan mekanisme penyidikan atau mencari diperintahkan alat bukti, mencari membuat terang suatu tindak pidana atau nantinya mencari siapa pelaku dari peristiwa pidana itu.