- VIVA.co.id/Eka Permadi
VIVA – Selain Jawa Barat dan Sumatra Utara, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga akan menempatkan anggota TNI atau Polri menjadi penjabat gubernur di Papua. Namun, hal tersebut masih dalam pembahasan dan belum ada nama yang akan ditentukan.
"Papua akan saya tempatkan yang sama. Ya bisa polisi, bisa unsur TNI. Gitu aja," kata Tjahjo di kawasan Jakarta Selatan, Senin 29 Januari 2018.
Tjahjo mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto untuk merekomendasikan pejabat setara eselon I untuk menjadi penjabat gubernur di bumi Cendrawasih tersebut.
"Ya belum ada masukan. Makanya saya minta Pak Menko Polhukam," ujarnya.
Mengenai alasan di tempatkannya anggota Polri dan TNI menjadi penjabat gubernur, masih karena memperhatikan aspek kerawanan di pilkada. Menurutnya, Jabar, Sumut dan Papua menjadi atensi kerawanan saat pesta demokrasi serentak 2018.
"Pemetaan Polri silakan tanya Polri. Kami juga punya data-data kerawanan. Implikasi pilkada serentak yang ada di Papua, sampai kantor saya dirusak juga, kan bagian dari pada telaahan hasil yang ada," ujarnya.
Politikus PDIP ini menerima jika memang wacana ditunjuknya anggota Polri menjabat menuai polemik dan meragukan netralitas. Menurutnya, polemik adalah hal yang wajar karena saat ini memang memasuki tahun politik.
"Kami terima, ini kan tahun politik. Saya siap, toh ini masih konsep usulan, yang menilai Pak Presiden. Melalui Pak Setneg dan Kepala Staf. Mengenai disetujui, terserah Presiden. Saya hanya minta ke Kapolri dan Menko Polhukam, beliau menyerahkan nama saya serahkan," katanya.
Diketahui, penunjukan penjabat gubernur dari unsur polisi menuai polemik. Ada dua nama dari perwira tinggi Polri yang diwacanakan akan menduduki posisi tersebut.
Asisten bidang Operasi Kapolri, Irjen Pol M Iriawan ditunjuk menjadi Pj Gubernur Jawa Barat. Sementara Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Martuani Sormin ditunjuk sebagai Pj Gubernur Sumatra Utara. (ase)
