Novanto Tertawa SBY Bilang This Is My War
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA – Mantan Ketua DPR Setya Novanto menanggapi soal pernyataan This Is My War dari Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, saat hendak melaporkan Firman Wijaya ke Bareskrim Polri. Dengan santai, ia lantas menertawakan pernyataan tersebut.
"Hehehe, nanti kita lihat perkembangannya," kata Novanto, ditanyai awak media sebelum menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis 8 Februari 2018.
Novanto sendiri enggan memberikan tanggapan lebih jauh soal laporan itu. Dalam kesempatan sama, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu hanya menegaskan tidak pernah mengikuti pembahasan anggaran proyek e-KTP 2011-2012 di DPR. "Saya kan enggak ikut-ikut," kata dia.
Sebelumnya, SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat secara resmi melaporkan penasihat hukum Novanto, Firman Wijaya ke Bareskrim Polri atas tuduhan pencemaran nama baik. Pelaporan dilakukan pada Selasa 6 Februari 2018.
"Para kader melalui Hinca (Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan) ingin mengantar saya ke Kepolisian, ingin mengantarkan saya untuk menghadap ke Bareskrim. Saya katakan, tidak perlu. Saya ucapkan terima kasih," ujar SBY, saat memberikan keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, beberapa hari lalu.
SBY tahu, seluruh kadernya sakit hati dan marah atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya terkait kasus korupsi proyek e-KTP. Ia mengatakan, kader pasti berpikir, tuduhan ini menghancurkan nama baik SBY dan keluarga, termasuk nama baik AHY, dan barangkali Partai Demokrat menjadi sasaran.
Begitu juga dengan para mantan pembantunya di Kabinet Indonesia Bersatu I dan II, ingin memberikan bantuan dan mendampingi SBY.
"Saya katakan, tidak perlu teman-teman, silakan teman teman menikmati masa tua. Biar saya saja. This is my war, perang saya. Perang untuk keadilan. Yang penting bantu dengan doa. Saya katakan tadi, saya akan melakukan jihad untuk keadilan," kata SBY.
Satu Rumah Setya Novanto di Kupang Dilelang KPK
Aset Setya Novanto dijual KPK dengan nilai limit Rp2.181.065.000 atau Rp2,18 miliar. Bila masyarakat ingin membeli aset itu, maka harus setor uang jaminan sebesar Rp1 M
