- VIVA.co.id/Lilis Khalisotussurur
VIVA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah ingin melaporkan Muhammad Nazaruddin ke kepolisian, atas pernyataan terpidana korupsi itu di persidangan perkara korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang menyebut Fahri juga terlibat di kasus itu.
Fahri ingin melaporkan karena berharap kasus itu diambil alih kepolisian dan jika kasus ini bisa dituntaskan, kata Fahri, tentu akan membuat citra polisi semakin baik di masyarakat.
"Saya terus terang pengen sekali kepolisian kita ada wibawa. Sehingga kalau saya laporkan ini ke Mabes Polri, kalau bisa ditelusuri. Karena saya yakin kalau Mabes Polri ngambil alih ini. Tentu mabes polri akan punya nama," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Selasa 20 Februari 2018.
Tapi, Fahri belum akan mewujudkan keinginannya itu, jika belum ada kepastian dari kepolisian bahwa mau mengungkap kasus yang dilaporkannya sampai tuntas.
"Kalau polisi menjamin mau mengusut ini tuntas saya akan datang melaporkan, tidak saja bahan yang saya punya, bahan yang saya simpan juga saya laporkan, dan saya mau bersaksi di kepolisian," kata Fahri.
Menurutnya, kepolisian juga menjadi lembaga yang berkepentingan akan persoalan ini. Sebab hal ini dianggap berpotensi mengganggu perhelatan pemilihan kepala daerah. Sementara kepolisian berkepentingan menjaga keamanan dan stabilitas nasional.
"Saya mau melaporkan ke Mabes Polri dan saya bisa cerita skandal apa sih sebenarnya. Sehingga polisi bisa ambil tindakan. Karena ini kelakuan melibatkan penegak hukum yang mencari popularitas, mencari bisnis yang bisa saya ceritakan siapa saja mereka. Bisnis mereka bikin ribut, tapi enggak ada manfaatnya," kata Fahri.
Saat ditanya kenapa persoalan ini tak dibongkar saja, ia menceritakan mulanya ingin agar panitia khusus angket KPK bisa membuka soal ini. Persoalannya ada serangan balik.
"Padahal seharusnya kerjaan DPR membuka kasus korupsi. Di negara yang demokrasi maju, DPR kerjaannya giring membuka kasus korupsi. Di Indonesia malah terbalik. DPR dipanggil saban hari dengan tuduhan korupsi. Karena nyanyian ini, mulut Nazar yang digunakan untuk membungkam DPR," kata Fahri.
Baca: KPK Minta Nazar Ungkap Data Fahri Hamzah Korupsi E-KTP
Yasonna Dorong Forum Pengembalian Aset Korupsi Century dan e-KTP di Forum AALCO
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan, Indonesia punya pengalaman pengembalian aset hasil pidana korupsi dari luar negeri.
