- ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi
VIVA - Di sejumlah daerah, aparat kepolisian berhasil mengamankan uang palsu dengan nominal yang tidak sedikit. Diduga, maraknya uang palsu beredar karena jelang pilkada serentak 2018.
Tercatat, seperti di Polres Bogor Kota yang menangkap lima pengedar uang palsu pecahan Rp100 ribu. Jumlahnya mencapai 60 ribu lembar.
Sedangkan di Surabaya ada pengedar uang palsu pecahan Rp100 ribu sebanyak 916 lembar dan SGD 10.000. Jika mata uang Singapura itu dirupiahkan maka sekitar Rp2,5 miliar.
"Agar Badan Intelijen Negara melakukan investigasi secara khusus terkait dengan jaringan pembuat dan pengedar uang palsu serta mendesak pemerintah untuk membuat regulasi yang berdampak cepat dalam mengantisipasi peredaran uang palsu," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam siaran persnya yang diterima VIVA, Jumat, 30 Maret 2018.
Tidak menutup kemungkinan, Bambang menilai maraknya uang palsu untuk digunakan sebagai money politik dalam pilkada. Apalagi hampir bersamaan, menuju pemilu legislatif dan pemilu presiden pada 2019.
"Komisi Pemilihan Umum harus membuat regulasi jitu untuk mengantisipasi money politics di Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019," katanya.
Politisi Partai Golkar ini mendesak Polri juga mengungkap sindikat uang palsu dan membukanya ke publik. "Termasuk mengungkap aktor intelektualnya," tegasnya.
Mantan ketua Komisi Hukum DPR itu menegaskan peredaran uang palsu tak hanya meresahkan masyarakat. Menurutnya, tindakan jahat itu juga bisa berakibat buruk bagi perekonomian nasional.
Karena itu, perlu bagi Bank Indonesia (BI) untuk mengevaluasi sistem keamanan berlapis pada rupiah kertas dengan teknologi terbaru. Sebagai contoh, negara-negara Eropa sudah menggunakan kinegram untuk fitur pengaman uang mereka.
"Keaslian uang kertas rupiah Republik Indonesia harus bisa dilihat secara kasat mata dan tidak mudah ditiru atau dipalsukan. Negara-negara Eropa yang sudah memakai teknologi kinegram, sementara rupiah kita masih memakai teknologi hologram," katanya.
