VIVA – Anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit Kementerian Pertanian dan program wajib tanam bawang putih.
Wihadi khawatrir, jika sampai terbukti ada manipulasi atau laporan fiktif dari ketentuan wajib tanam tersebut, bisa mengindikasikan inspektorat dan dirjen tidak melakukan pengawasan.
“Jika dalam penyampaian ke publik yang bersangkutan memakai data fiktif, maka hal ini merupakan salah satu bentuk pidana, dan menteri pertanian lah yang harus bertanggung jawab,” ujar Wihadi di Jakarta, Selasa 10 April 2018.
Politisi partai Gerindra ini menambahkan, selain harus memeriksa menteri terkait, pihak-pihak swasta dalam hal ini juga harus bertanggung jawab terhadap data kewajiban tanam yang diserahkan ke Kementrian Pertanian.
“Kami mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit di Kementerian Pertanian,” kata dia.
Anggota Dewan lainnya, dari Komisi III DPR asal Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik menambahkan, jika memang ada sinyalemen hasil publikasi dan wajib tanam tak sesuai fakta, masyarakat bisa melaporkan ini ke Komisi Informasi Publik. Dengan begitu, data yang ada bisa disandingkan dan ditentukan mana data yang benar dan mana data yang fiktif.
“Karena dalam UU keterbukaan informasi publik ada aturan yang mengatur badan-badan publik untuk menyampaikan data terkait,” ucapnya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV dengan Kementerian Pertanian tersebutkan, rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan mencapai hampir satu juta ton untuk tahun 2017.
Dari jumlah tersebut, ada sekitar 9800 RIPH yang dikeluarkan. Realisasinya sendiri kurang lebih 50 persen-nya, atau sekitar 490 ribu ton impor bawang putih. (ren)
