Iwan Bule Jadi Gubernur, Dampak Buruk Bagi Polisi

Mochammad Iriawan semasa menjabat Kapolda Metro Jaya.
Sumber :
  • Repro Instagram

VIVA – Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane menyebut dilantiknya Komjen M Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat dapat berdampak buruk pada hasil pemilihan gubernur di seluruh daerah. 

img_title Momen Iwan Bule Hibur Anak-anak hingga Dengarkan Keluhan Pengungsi Korban Gempa NTT

Dia memprediksi semua perwira tinggi Purnawirawan Polri akan kalah telak pada Pilkada di sejumlah daerah.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Berdasar pengamatan IPW di sejumlah daerah, di mana Pati Polri mengikuti Pilkada, kini muncul kesan adanya kekecewaan terhadap kepolisian yang dilabeli arogan, mengambil jatah birokrat sipil Depdagri.

img_title Erick Thohir dan Shin Tae-yong Saling Follow Lagi, Isyarat Balikan ke Timnas Indonesia?

"Berbagai kelompok masyarakat ditemui menegaskan, Polri makin arogan dan tak profesional, mereka khawatir jajaran kepolisian tidak netral di Pilgub 2018, terutama di daerah yang diikuti pasangan calon dari kepolisian," kata Neta kepada wartawan, Selasa, 19 Juni 2018.

Neta mengklaim, kelompok-kelompok masyarakat yang ditemui tersebut mengaku tidak akan memilih pasangan cagub dari kepolisian. Apabila hal ini terjadi dikhawatirkan akan berdampak negatif pada sejumlah Pati Polri yang ikut Pilgub 2018.

img_title Iwan Bule Minta Shin Tae-yong Kembali Tangani Timnas Indonesia: Sudah Punya Chemistry Kuat

"Mereka sudah bekerja keras berbulan-bulan tapi hasilnya sia-sia karena kalah akibat ada aksi 'pemaksaan' Pati polri menjadi Plt Gubernur Jabar," ujarnya.

Seharusnya, menurut Neta, dalam proses Pilkada, Polri tak ditarik ke sektor birokrasi sipil, terlebih sampai melanggar UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Sementara keterlibatan purnawirawan Pati Polri di Pilkada 2018 sejatinya dijadikan momen mengukur kepercayaan publik terhadap Polri.

"Tapi akibat ada kasus plt Gubernur Jabar ini, semua polisi yang ikut Pilgub bakal keok dalam pertarungan, sehingga target tolok ukur itu tidak bisa tercapai," kata Neta.

IPW sangat menyayangkan jika Polri membiarkan dirinya ditarik ke wilayah politik praktis oleh elit tertentu. Banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi Polri.

Sebagai institusi penegak hukum, Polri, ditambahkan Neta, seharusnya konsisten menilai penunjukkan patinya sebagai Penjabat Gubernur adalah tindakan yang melanggar UU Kepolisian.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Bagaimana Polri bisa dipercaya jika elitnya membiarkan institusinya melanggar Undang-undangnya sendiri," kata Neta

Publik memang tidak berdaya menghadapi pemaksaan Pati Polri jadi Penjabat Gubernur Jabar. Namun kata Neta publik bisa melakukan perlawanan, dengan cara tak akan memilih pasangan polisi dalam Pilgub 2018.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut