- VIVA.co.id/Yandi Deslatama
VIVA – Mantan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar menilai divestasi PT Freeport Indonesia harusnya tidak saja berbicara sekadar sejumlah uang. Namun menurut dia, ada persoalan lain yang sangat penting yaitu kemanusiaan dan lingkungan. Diketahui bahwa saat ini, Haris sedang menjadi pengacara 8000 mantan pekerja Freeport.
Hal tersebut dikatakan Hariz dalam acara ILC tvOne, Selasa 17 Juli 2018. Menurutnya, setelah empat hari ditandatangani, seharusnya sudah ada bentuk konkret atau uang masuk ke negara karena pemerintah mendengung-dengungkan kepemilikan 51 persen.
Namun Hariz menyinggung sisi lain yakni masalah kemanusiaan. Dia mengatakan, ada delapan ribu lebih karyawan yang sudah 15 bulan diputus hubungan kerja. Mirisnya, mereka tidak diberi jaminan apapun termasuk tak lagi punya BPJS. Padahal para pekerja ini adalah orang Papua yang seharusnya bisa menikmati hasil alam mereka.
Bahkan, kata dia, untuk menghidupi keluarga, maka mereka mengais emas dari pipa-pipa PT Freeport yang sebenarnya hal itu membahayakan jiwa mereka.
"Beberapa dari mereka (yang di PHK) meninggal. Rekening mereka di bank uangnya hilang," kata Haris.
Persoalan ini kata dia sudah dilaporkan hingga ke Komnas HAM. Bahkan sudah sampai ke Menteri ESDM dan juga ke Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri. Hanya Haris mengaku, tidak ada respons yang berarti.
"Kalau Pak Fahri (Fahri Hamzah) bertanya bagaimana mau bertindak sebagai negara, tidak ada negara karena saya menemukan negara itu karyawannya PT Freeport," kata aktivis HAM ini.
Manajemen dan Serikat Pekerja Freeport Teken PKB, Menaker: Bisa Jadi Contoh bagi Perusahaan Lain
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas bersama tiga Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh PTFI menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
