- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menjawab polemik tentang kemunculan Riza Chalid ke publik setelah pengusaha minyak itu dicari-cari pada 2015 gara-gara kasus PT Freeport Indonesia.
Prasetyo mengatakan bahwa lembaganya mempunyai kendala dalam penanganan kasus Riza Chalid. Sebab ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa rekaman bukanlah barang bukti.
"Kalian tahu persis perjalanan kasus itu dulu. Ada gugatan ke MK mengenai hasil rekaman yang dinyatakan bukan barang bukti. Kamu tahu enggak itu? Sekarang harus tahu. Itu kendala bagi kita," kata Prasetyo kepada wartawan di kantornya di Jakarta pada Kamis, 19 Juli 2018.
Riza menghadiri kuliah umum Presiden Joko Widodo di Akademi Bela Negara Partai Nasdem. Padahal, Kejaksaan mencari Riza sejak 2015 untuk penyelidikan dugaan permufakatan jahat dalam pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Ma'roef Sjamsoeddin.
Menurut Prasetyo, kasus itu dianggap sudah selesai, terutama setelah terbit putusan MK. Lagi pula kini saham PT Freeport sudah dimiliki negara sebesar 51 persen.
Maka, katanya, Kejaksaan tidak memerlukan lagi keterangan Riza Chalid. Sebab keputusan MK soal rekaman tidak sah sebagai barang bukti itu sudah final.
"Ya, tidak perlu, untuk apa, sudah selesai. MK sendiri bilang bukan barang bukti. Ya, mau apa lagi? Kita kan enggak bisa apa-apa. MK itu keputusannya final dan tidak bisa diganggu gugat," ujarnya.
Soal Riza yang menghadiri forum Partai Nasdem, Prasetyo menegaskan itu tidak ada kaitan dengannya. Dia mempersilakan wartawan mengonfirmasi langsung kepada Riza, bukan kepadanya.
Riza terlihat menghadiri acara di Kuliah Umum Angkatan ke-2 Akademi Bela Negara Nasdem pada Senin 16 Juli. Namun kehebohan itu baru bermula dari media sosial karena potongan video acara kuliah umum yang memuat wajah Riza.
Potongan video yang beredar itu menampilkan sejumlah tamu yang duduk di barisan depan acara kuliah umum diisi Presiden Jokowi itu. Riza terlihat duduk sebaris dengan sejumlah tokoh yang diundang, di antaranya adalah anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD, anggota Wantimpres Sidharto Danusubroto, dan Kepala BPN Sofyan Djalil. (ase)
