- ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
VIVA – Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan iuran peserta BPJS Kesehatan tidak akan berubah meski lembaga pelaksana jaminan sosial itu terus mengalami defisit anggaran.
Defisit anggaran BPJS Kesehatan tahun ini diprediksi Rp11,2 triliun. Jumlah tersebut meningkat dari defisit tahun lalu sebesar Rp9,75 triliun. "(Kenaikan iuran) tidak sekarang," ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 7 Agustus 2018.
Menurut JK, defisit terjadi karena besaran iuran senantiasa diupayakan terjangkau, sepanjang empat tahun layanan itu berjalan hingga saat ini. Di sisi lain, bentuk manfaat yang bisa diterima para pesertanya terus bertambah banyak. "Selama empat tahun tentu kita tahu, kita menjaga tarif yang terjangkau oleh masyarakat," ujar JK.
JK menyampaikan, upaya efisiensi dituntut untuk dilakukan BPJS Kesehatan. Di antaranya dengan memastikan masyarakat menggunakan layanan secara tepat sehingga tidak malah membuat anggaran terbebani.
"Bukan mengurangi (manfaat) tapi mengefisienkan. Artinya memberikan layanan yang perlu. Jangan ada orang yang tiap hari pergi fisioterapi contohnya, ataupun bakti sosial tapi masuk BPJS," ujar JK.
JK memastikan, pemerintah pada tahun ini akan kembali menalangi defisit anggaran BPJS Kesehatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. JK meminta BPK dan BPKP untuk melakukan audit yang tepat terhadap BPJS Kesehatan sehingga besaran defisit juga bisa ditalangi dengan akurat. "BPKP, BPK, harus turun tangan untuk mengaudit semua itu," ujar JK.
Di Universitas Harvard, Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Jurus Capai UHC dalam 10 Tahun
Direktur Utama BPJS Kesehatan mengungkapkan strategi BPJS Kesehatan dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia.
