Komitmen dan Integritas Pejabat Rendah, Korupsi Merajalela

Diskusi soal korupsi di Gedung KPk
Sumber :
  • VIVA/Edwin Firdaus

VIVA – Virus korupsi semakin menjalar di tubuh pemerintahan Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Seperti tidak ada habisnya, semakin diberantas justru semakin subur berkembang biak wabah rasuah di tubuh ekekutif.  

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan keprihatinannya. Meski begitu, Ia mengaku akan terus berupaya melakukan pencegahan-pencegahan korupsi dengan segala instrumen yang bagus. Dia pun mengaku optimis atas pembentukan Timnas Cegah Korupsi yang digagas Presiden Joko Widodo.

Gara-gara Korupsi Beras Miskin, Kantor Desa di Lombok Disegel Warga

"Tantangan yang kita hadapi khususnya Kemendagri dan saya juga malu kepada Ketua KPK ini karena rendahnya komitmen dan integritas (penyelenggara negara saat ini). Bayangkan satu hari Ketua KPK mendampingi pernyataan komitmen dan integritas kepala daerah besoknya eh OTT KPK," kata Tjahjo dalam jumpa pers bersama Ketua KPK Agus Rhardjo di Kantor KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, 15 Agustus 2018. 

Turut hadir dalam kesempatan itu, Kepala Staf Presiden, Moeldoko dan Menteri PPN sekaligus Bapennas Bambang Brojonegoro. 

Tjahjo masih mengingat peristiwa memilukan beberapa tahun lalu. Saat itu ratusan kepala daerah, dari gubernur, bupati dan walikota dikumpulkan oleh Presiden Jokowi di Istana Negara untuk dibekali pemahaman atas kerawanan rasuah di lingkungannya. Paling naas, baru beberapa jam mereka dibekali untuk mencegah korupsi, justru ada salah satu Kepala Daerah yang ditangkap KPK lantaran terlibat praktik suap. 

"Seluruh Gubernur, Bupati, Walikota, jam 3 sampai jam 5.15 dikumpulkan oleh bapak presiden di Istana, masalah memahami area rawan korupsi, perencanaan anggaran, dana hibah bansos, mekanisme jual beli barang dan jasa berkaitan dengan perjalanan dinas, kemudian mutasi PNS, dan perizinan. Bubar jam 5.15 kepala daerah di OTT KPK di dekat istana," kenang Tjahjo Kumolo. 

Tjahjo merasa heran modus korupsi di tubuh pemerintahan, khususnya di daerah-daerah seakan semakin berevolusi. Semakin diberantas, bukannya berkurang malah semakin berkembang, padahal Kemendagri telah menggandeng banyak stakeholder terkait untuk lakukan pencegahan ini, terutama KPK. 

"Modus korupsi yang ditangani di internal Kemendagri saja tahun 2016 sampai 2017 ini tidak menurun, tetapi meningkat, padahal saya sudah menggandeng Bapak Pahala (Nainggolan, Direktur Pencegahan KPK)," kata Poltikus PDIP tersebut. 

Kabar Sandra Dewi Dicekal Kejagung, Pengacara Harvey Moeis Bilang Begini

Berdasarkan data pihaknya, kata Tjahjo, setidaknya pada tahun 2016-2017 terdapat 514 kasus penggelapan yang disusut pihaknya, penyalahgunaan wewenang 514 kasus, markup 339 kasus, proyek fiktif 61 kasus, penyalahgunaan anggaran 229 kasus, laporan fiktif 139 kasus, lalu suap dan gratifikasi 68 kasus.

"Saya berikan sanksi hampir 100 pejabat, mulai eselon 1 sampai eselon 4 sanksinya yang diturunkan pangkat dan diberhentikan dengan tidak hormat, ada yang kami pecat, ada yang kami suruh ganti anggaran yang dia pakai," kata Tjahjo. 

Yang lebih parah, teranga Tjahjo, dirinya baru mengetahui kalau tandatangannya itu diperjualbelikan oleh oknum tak bertanggungjawab di daerah-daerah.

"Saya sudah 3 tahun 10 bulan menjadi Mendagri, saya tandatangani SK SKPD, saya teken 514 kabupaten/kota dan baru tahu dua hari yang lalu bahwa teken saya itu per kabupaten dijual Rp10 juta rupiah, 3 tahun enggak tahu, saya kejar sudah pensiun orangnya. Itu contoh kecil saja," kata Tjahjo.

"Belum lagi masalah perizinan, kami (pernah) undang gubernur ke KPK (untuk) jelaskan ihwal pertambangan dan perizinan pertambangan, ada satu gubernur yang teriaknya keras, eh kena OTT masalah pertambangan, justru dia (ternyata) ikut mendukung (korupsi)," kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo situasi ini sangat mengkhawatirkan, karena itu ia mengaku optimis dengan pembentukan Timnas  Pencegahan Korupsi yang digagas Presiden Jokowi.  Tjahjo menyadari korupsi tidak bisa diberantas oleh satu dua lembaga saja, melainkan dikerjakan bersama-sama.

"Ini suatu masalah yang cukup menyedikahkan walaupun pengawasan internal itu mungkin belum efektif, regulasi juga kaitannya harmonisasi pun memang belum sinkron khususnya yang berkaitan dengan sektor perizinan," kata Tjahjo.

Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni Ungkap 2 Hal yang Dilakukan Guna Mencegah Korupsi
PM Spanyol Pedro Sanchez

Istri Kena Tuduhan Korupsi, PM Spanyol Bersiap Mengundurkan Diri

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mempertimbangkan untuk mengundurkan diri lantaran istrinya menghadapi penyidikan pengadilan atas tuduhan korupsi.

img_title
VIVA.co.id
26 April 2024