- VIVA.co.id/Agus Rahmat
VIVA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan pembangunan ulang atau pemugaran fasilitas umum usai gempa di Nusa Tenggara Barat akan rampung pada Desember 2018.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga menjelaskan, proses rekonstruksi dan rehabilitasi fasilitas umum sudah dimulai sejak 21 Agustus 2018.
Adapun fasilitas umum yang menjadi tanggung jawab kementerian diantaranya fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas agama, fasilitas penunjang perekonomian, seperti pasar, jalanan, jembatan, bendungan dan fasilitas lainnya.
"Untuk fasilitas publik tersebut, sesuai dengan inpres (instruksi presiden), itu bagaimana fasilitas publik harus segera operasional sampai dengan Desember 2018," tutur dia dalam acara diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Kementerian Komunikasi, Jakarta, Senin 27 Agustus 2018.
Meski begitu, lanjut dia, proses verifikasi beberapa fasilitas umum yang terdampak gempa hingga saat ini belum selesai sepenuhnya. Seperti misalnya data-data sekolah yang rusak hingga rumah sakit yang masih terus mengalami pertambahan.
"Misalnya beberapa hari lalu 330 sekolah dilaporkan rusak, tapi kemudian bertambah katanya lebih 400, jadi proses verifikasi jalan terus. Rumah sakit ada kurang lebih 118 puskesmas dilaporkan rusak. Pasar juga ada 22 yang dilaporkan rusak," ungkapnya.
Sementara itu, terkait dengan infrastruktur pekerjaan umum lainnya, dia menegaskan, tidak ada yang terkena dampak signifikan dari adanya gempa tersebut. Misalnya, tiga bendungan besar yang ada di wilayah NTB semuanya dikatakannya aman dan tidak ada kerusakan. Sementara itu untuk 12 jembatan yang terdampak semuanya telah diperbaiki secara lamgsung sehingga sudah aman digunakan.
"Waktu itu teridentifikasi ada 12 jembatan yang bergeser atau rusak kami langsung perbaiki. Kemudian ada bebraap titik longsor juga langsung kami perbaiki," tutur dia.
