Kritis Keras IDI, Cukai Rokok Tak Efektif Tutup Defisit BPJS Kesehatan
- ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
VIVA – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengkritik keras penggunaan cukai rokok oleh pemerintah untuk menutupi defisit anggaran yang dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pemanfaatan pajak rokok yang selama ini menjadi pendapatan daerah yang akan digunakan untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan dianggap tidak efektif.
Penggunaan ini diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang baru ditandatangani Presiden Joko Widodo, juga merupakan salah satu solusi dari pemerintah guna menutupi defisit yang diproyeksi dialami BPJS Kesehatan sebesar Rp10,98 triliun pada 2018.
"Harus ada pengaturan tersendiri (untuk membuat penggunaan cukai rokok menjadi efektif)," ujar Ketua Umum Pengurus Besar (PB) IDI Ilham Oetama Marsis usai melakukan audiensi dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin, 24 September 2018.
Ilham menyampaikan, sebagai produk konsumsi yang jelas memberi kerugian kepada kesehatan, rokok sebenarnya memberi kontribusi terhadap masalah-masalah kesehatan yang diderita masyarakat. Dengan demikian, keluhan kesehatan yang selanjutnya harus dibiayai BPJS Kesehatan penanganannya akan terus ada.
"(Anggaran BPJS Kesehatan) itu dimanfaatkan oleh mereka yang juga korban dari rokok," ujar Ilham.
Ilham berpandangan langkah yang lebih tepat dilakukan pemerintah adalah penanganan terlebih dahulu terhadap dampak kesehatan yang timbul dari konsumsi rokok. Caranya bisa dilakukan dengan pembatasan operasional pabrik rokok, hingga peningkatan harga pasaran rokok.
Hal itu diyakini bisa membuat jumlah konsumsi rokok berkurang, dan klaim kesehatan yang harus ditanggung BPJS Kesehatan untuk keluhan-keluhan yang terkait dengan konsumsi rokok juga berkurang.
"Kesempatan untuk berkembang pabrik rokok tidak pernah coba dieliminir. Harga rokok yang murah juga mengakibatkan semua orang bisa beli rokok. Kenapa tidak kita naikkan harga rokok?" ujar Ilham.
