- ANTARA FOTO/Abriawan Abhe
VIVA – Kementerian Hukum dan HAM dan Polri mengultimatum para narapidana yang masih kabur dari dalam lembaga pemasyarakatan Kota Palu dan Kabupaten Donggala pasca-gempa untuk segera menyerahkan diri. Hal ini dilakukan sebelum pihak kepolisian memasukkan para napi yang kabur ke dalam daftar pencarian orang (DPO).
Sampai saat ini, tercatat ada 1.602 warga binaan pemasyarakatan atau napi yang masih melarikan diri usai peristiwa bencana alam tersebut.
"Terhadap seluruh warga binaan Lapas, LPKA, Rutan dan cabang rutan diberikan batas waktu sampai tanggal 16 Oktober 2018 agar kembali melapor untuk menjalani sisa masa penahanan, bila tidak melapor maka akan dibuatkan DPO," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Oktober 2018.
Dedi mengungkapkan data terbaru napi yang masih melarikan diri. Pada Lapas Klas II A Palu, yang kabur sebanyak 647, sedangkan sudah kembali ke tahanan 27 orang. Kemudian di LPKA Klas II Palu, yang masih belum lapor sebanyak 28 napi, dan yang sudah kembali hanya satu orang.
Lalu, LPP Klas III Palu dari total warga binaan sebanyak 87 orang, tidak ada satupun yang kembali ke dalam lapas. Selanjutnya, Rutan Klas IIA Palu yang masih melarikan diri sebanyak 447 napi, dan yang sudah kembali hanya 18 orang.
Setelah itu, Rutan Klas IIB Donggala, napi yang masih melarikan diri sebanyak 333 orang dan kembali ke rutan hanya sembilan orang. Lalu, Rutan Parigi, yang masih melarikan diri 60 orang dan 177 diantaranya telah mendekam dibalik sel.
"Dengan demikian jumlah warga binaan yang di luar atau melarikan diri sebanyak 1.602 orang," ucap Dedi.
Kebut Pembangunan Pasca Gempa-Tsunami di Sulteng, Lebih 5 Ribu Huntap Disiapkan
Hunian tetap atau huntap salah satu upaya pemulihan kerusakan infrastruktur pascabencana gempa bumi dan tsunami, di Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 lalu.
