Kasus Pembantaian di Papua, Purnawirawan TNI AD Kritik Kerja Intelijen
- Puspen TNI
VIVA - Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh pasca pembantaian 31 pekerja proyek jalan trans-Papua di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, pada Minggu, 2 Desember 2018. Evaluasi terutama pada intelijen dan koordinasinya.
"Tentang masalah intelijen kita sarankan diadakan evaluasi menyeluruh. Di sini kesannya dari kejadian Nduga tidak ada keterpaduan," kata Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri di kantornya, Jakarta, Jumat 7 Desember 2018.
Padahal, menurut mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat itu, pembantaian pekerja tersebut bersamaan dengan perayaan ulang tahun OPM yang dirayakan setiap tanggal 1 Desember.
"Tanggal 1 Desember hari ulang tahun OPM. Masa intelijen tidak ada peringatannya waspadai itu. Ini harus dievaluasi," ujarnya.
Atas dasar itu, purnawirawan jenderal bintang tiga ini mengingatkan operasi intelijen dan militer yang dilakukan TNI dengan dibantu Polri sangat penting untuk melawan separatis OPM.
"Melaksanakan investigasi dan evaluasi secara menyeluruh komprehensif. Menyangkut masalah manajemen operasi TNI-Polri sistem intelejen, taktis, koordinasi, teritorial, logistik, pembangunan daerah, hak-hak adat, serta hal-hal yang terkait dengan kearifan lokal," katanya.
Dengan adanya operasi intelijen dan militer bersamaan bukan hanya akan melumpuhkan OPM namun bisa mengungkap asal muasal senjata yang mereka gunakan untuk membantai pekerja dan pos TNI-Polri di Papua.
Meski begitu, ia menolak bila dalam peristiwa ini pemerintah harus menetapkan Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) seperti Aceh dahulu.
"Tidak perlu diberi status DOM. Aceh secara formal, TNI tidak mengatakan status DOM. Itu media dan masyarakat. Operasi militer bukan harus dibunuh semua mereka itu, yang ditumpas kemauannya memberontak NKRI," tegasnya.
Jelas Sipil
Kiki juga mempertanyakan klaim Juru Bicara Organisasi Papua Merdeka, Sebby Sanbom, yang menyatakan 31 pekerja proyek jalan trans-Papua di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, yang dibantai merupakan pasukan Zeni Tempur TNI AD. Dia menegaskan bahwa para pemberontak itu hanya cari-cari dalih.
"Saya kira alasan saja dari mereka. Kalau Zeni TNI AD, karena mereka militer bekerja pasti pakaian seragam. Ini sudah jelas mereka pakaian sipil, rambutnya gondrong. Mereka sudah tahu orang sipil bukan tentara," kata Kiki.
Meski begitu, mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat ini sepakat dengan Presiden Jokowi yang tidak akan menghentikan pembangunan di Papua. Ini demi kemajuan masyarakat Papua ke depan.
Untuk kelancaran pembangunan dan tidak terulangnya pembantaian pekerja pembangunan di Papua, PPAD menyarankan pemerintah menggunakan batalion Zeni TNI AD untuk membangun infrastruktur di daerah rawan Papua.
"Mendorong pemerintah untuk mendaya-gunakan Satuan Zeni TNI dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang dinilai rawan gangguan GSB-OPM," kata purnawirawan jenderal bintang tiga ini.
Sebelumnya, OPM membantah membantai pekerja sipil di Papua. Mereka berdalih para pekerja yang mereka serang adalah prajurit TNI dari Batalion Zeni Tempur (Zipur) yang menyamar sebagai warga sipil dan dipekerjakan di sana.
"Karena kami tahu bahwa yang bekerja selama ini untuk jalan trans dan jembatan-jembatan yang ada sepanjang Jalan Habema Juguru Kenyam Batas Batu adalah murni anggota TNI [Batalion Zeni Tempur atau Zipur, red])," kata Juru Bicara OPM, Sebby Sanbom, dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 5 Desember 2018.
