- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA – Pemerintah Provinsi Banten menetapkan siaga bencana tsunami untuk wilayahnya. Penetapan ini melalui surat keputusan Nomor 366/Kep.350-Huk/2018 yang diteken Gubernur Banten Wahidin Halim.
Wahidin menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Banten agar konsolidasi pasca tsunami yang menerjang Sabtu malam, 22 Desember 2018.
"Saya menginstruksikan agar penanganan ini terus dilakukan oleh seluruh OPD, hingga pasca bencana selanjutnya," kata Wahidin, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 28 Desember 2018.
Wahidin menjelaskan, status tanggap darurat itu berlaku sejak 27 Desember 2018 sampai 9 Januari 2018. Surat itu dikeluarkan berdasarkan surat penetapan tanggap darurat Pemkab Pandeglang dan Keputusan Bupati Serang tentang penetapan status tanggap darurat penanganan bencana tsunami.
Penanganan tanggap darurat di bawah kendali langsung Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Selain itu, upaya penetapan status ini untuk mendukung proses penanganan pasca gempa dalam distribusi dan penyaluran bantuan.
"Dua jam sejak terjadi bencana dinas pekerjaan umum dan tata ruang langsung menurunkan alat-alat berat untuk menormalisasi berbagai akses jalan yang tertutup, sehingga distribusi dan penyaluran bantuan bisa lebih cepat," ujarnya.
Berdasarkan data Pemprov Banten, wilayah yang terkenal bencana tsunami ada di Kecamatan Anyer dan Cinangka untuk di Kabupaten Serang.
Sedangkan Kabupaten Pandeglang ada di Kecamatan Carita, Labuan, Panimbang, Sukaresmi, Cigeulis, Cibaliung, dan Sumur.
Sementara itu, kerugian material mencapai 526 unit rumah, 33 roda empat, 42 roda dua, dan 14 hotel dan vila, 60 warung kuliner, 215 gazebo, dan 44 unit perahu
"Begitu pula dalam mempersiapkan berbagai sarana untuk tempat pengungsian dan dapur umum," jelasnya.
Dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), korban terbanyak terdapat di Pandeglang. Jumlah korban tewas di Pandeglang tembus 290 orang dan 1.143 luka-luka, 77 hilang, dan 17.477 mengungsi. (ase)
