Guru Minta Pemerintah Siapkan Kebijakan Khusus UN di Daerah Bencana
- ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
VIVA – Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI meminta pemerintah menyiapkan kebijakan khusus pelaksanaan ujian nasional atau UN di wilayah-wilayah Indonesia yang terdampak bencana.
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal FSGI, Satriwan Salim, hal itu diperlukan menyikapi maraknya bencana alam melanda Indonesia tahun ini.
"Kebijakan dan pelaksanaan UN 2019 di wilayah terdampak bencana tersebut harus tersendiri, diperlakukan khusus. Tak sama dengan wilayah lain," ujar Satriwan, melalui keterangan yang diterima VIVA, Jumat,28 Desember 2018.
Wilayah-wilayah terdampak bencana itu, di antaranya Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, yang dilanda tsunami; Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dilanda gempa bumi, Banten dan Lampung Selatan, yang baru saja dilanda tsunami. "Infrastruktur dan fasilitas sekolah yang hancur di sana, membuat proses pembelajaran juga sudah terganggu," ujar Satriwan.
Satriwan menyampaikan, kebijakan khusus itu di antaranya pendirian sekolah darurat supaya kegiatan belajar mengajar (KBM) bisa tetap berlangsung di tengah segala keterbatasan akibat bencana.
Selain itu, sarana dan prasarana pendukung, khususnya untuk UN Berbasis Komputer (UNBK) yang memerlukan peralatan khusus, juga suplai listrik yang terjamin harus dipastikan kesiapannya.
Satriwan menegaskan, kebijakan khusus merupakan perwujudan upaya pemerintah untuk tetap memenuhi hak pendidikan para peserta didik di daerah bencana. "Intinya, hak-hak peserta didik untuk memperoleh penilaian pendidikan yang adil melalui UN tidak terabaikan," ujar Satriwan. (asp)