- VIVA/Dwi Royanto
VIVA – Polemik keberatan takmir Masjid Agung atau Masjid Kauman Semarang tentang rencana kegiatan salat Jumat calon presiden Prabowo Subianto mendapatkan beragam tanggapan. Salah satunya datang dari Joko Widodo.
Namun Joko Widodo yang dimaksud bukanlah rival Prabowo yang juga capres pertahana. Joko Widodo yang ini ialah seorang calon anggota legislatif asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk daerah pemilihan Kabupaten Semarang, Kendal, dan Salatiga.
Pria yang juga akrab disapa Jokowi itu menilai keberatan pengurus Masjid Kauman itu sesuatu yang berlebihan. Menurutnya, masjid merupakan tempat suci yang terbuka untuk setiap Muslim.
"Untuk menjaga kesucian masjid tidak dengan menolak Pak Prabowo. Semua muslim boleh Jumatan di masjid mana pun," kata Joko Widodo, Kamis, 14 Februari 2019.
Ia menilai, hal yang dilakukan tim Prabowo-Sandi dengan tidak berkirim surat ke masjid untuk melaksanakan jumatan sudah benar. Karena kegiatan ibadah merupakan urusan pribadi setiap Muslim.
Namun Joko Widodo mengimbau, jika memang keberatan takmir karena selebaran dan pamflet agenda salat Jumat bersama Prabowo, maka selebaran itu sebaiknya bisa ditarik.
"Dukunglah niat baik Pak Prabowo. Kecuali kalau Pak Prabowo menjadi khotib, mungkin lebih relevan ajakan untuk mendengarkan khotbah beliau," katanya.
Bukan menolak Prabowo
Ketua Masjid Kauman Semarang, Hanief Ismail, sebelumnya membantah kabar yang menyebutkan bahwa dia menolak Prabowo Subianto salat Jumat di masjidnya. Keberatan takmir masjid sebetulnya karena penyebaran pamflet dan spanduk tentang agenda salat Jumat capres nomor 02 itu.
"Yang menjadi keberatan kami adanya pamflet dan spanduk. Bukan kami menolak Pak Prabowo. Jadi intinya keliru kalau menolak," kata Hanief saat ditemui di Semarang, Kamis, 14 Februari.
Hanief menganggap kegiatan salat Jumat bersifat ibadah yang harus disterilkan dari kepentingan politik atau dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Pamflet-pamflet maupun spanduk itu menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah kegiatan ibadah di masjid dipolitisasi.
Memang benar bahwa pengurus masjid mendapat pemberitahuan lisan dari tim Prabowo tentang rencana kegiatan salat Jumat itu. Pengurus Masjid pun mempersilakan saja. Tetapi pemasangan pamflet dan spanduk memang tak dikoordinasikan dan justru itulah yang menjadi pokok keberatan pengurus Masjid.
Hanief mengingatkan lagi bahwa keberatannya ialah unsur politisasinya, bukan salat Jumat-nya. Lagi pula pengurus Masjid tak ingin dikesankan berpihak pada kelompok politik tertentu dan menentang kelompok yang lain.
