- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
VIVA - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi berkoordinasi dengan Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Pomal) terkait penanganan perkara dugaan suap proyek pengadaan satelit monitoring di Bakamla tersebut. Hal ini karena selain sipil yang ditangani KPK terdapat sejumlah pihak dari unsur TNI AL yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
"Dalam kasus Bakamla ini karena ada dua sisi ya, pihak-pihak yang diduga melakukan korupsi latar belakangnya ada yang dari sipil ada yang dari militer. Hari ini kami juga melakukan koordinasi dengan pihak Pom TNI Angkatan Laut," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2019.
Menurut Febri, koordinasi ini dilakukan lantaran Pomal yang memiliki kewenangan menangani pihak atau pelaku dari unsur TNI AL yang terlibat kasus ini. Untuk itu, Pomal perlu mendalami pelaku dengan latar belakang militer.
"Jadi prinsipnya kami saling membantu materi-materi pemeriksaan atau bukti-bukti yang dimiliki oleh KPK itu bisa digunakan dan menjadi informasi tambahan bagi pihak Pom TNI AL itu sekaligus juga kalau ada bukti atau informasi yang kami butuhkan kami akan berkoordinasi dengan pihak TNI," ujarnya.
Febri menambahkan, koordinasi dengan Pomal sejatinya telah berjalan sejak KPK menangani perkara yang bermula dari OTT pada 2016. Koordinasi dengan Pomal dikatakan Febri berjalan dengan baik hingga saat ini.
"Ini sebenarnya bentuk koordinasi yang cukup baik ya, karena sejak awal kami menangani bersama meskipun penanganannya terpisah, tapi koordinasi terus kami lakukan dan kalau ada perkembangan misalnya pelaku yang lain dari sipil atau dari militer kami saling bertukar informasi," katanya.
Bakamla Usir Kapal Tanker Yunani di Laut Banda, Ini Kronologinya
Jelang dini hari di tengah laut Banda, kapal milik Bakamla RI menemukan pergerakan janggal dari salah satu kapal tanker.
