- VIVA/Syaefullah
VIVA – Saksi tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut ada lebih dari satu juta KTP palsu untuk Pemilu 2019 dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai tidak ada masalah dalam data kependudukan.
"Secara prinsip data kependudukan yang diserahkan Kemendagri, Dukcapil, kepada KPU itu Desember 2017 yang di-update terus, itu datanya clean and clear, by name by address yang ada," kata Tjahjo di Jakarta Pusat, Kamis 20 Juni 2019.
Karena itu Tjahjo yakin tidak ada penggelembungan suara untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden. Hal itu juga menurutnya dipahami tim hukum tim sukses paslon dan KPU.
"Kalau dalam hal-hal lain sudah kita serahkan semua laporan kepada KPU, data detailnya semua. Silakan nanti tim hukum KPU dan tim hukum timses yang akan mempertanggung jawabkan itu," ujar Tjahjo.
Mendagri berani bertanggung jawab bahwa data kependudukan lengkap dan aman. Dia menilai tak mungkin ada orang bisa mencoblos lebih dari sekali saat Pemilu lalu.
"Tentu itu data-data penduduk yang 187 juta itu semua lengkap. Soal ada yang keselip satu dua wajar itu kan manusia ya. Tapi saya kira secara prinsip enggak ada data siluman itu, enggak ada, yang kami pahami. Penggandaan juga enggak," kata dia.
Sebelumnya, saksi Agus Maksum menyebut jumlah KTP palsu yang ditemukan mencapai lebih dari 1 juta. Selain itu, ada juga mengenai penambahan TPS. Yakni tanpa ada proses penetapan dari KPU, tapi hanya melalui disclamer saja.
"Sudah cek Dirjen Dukcapil. Tapi sistem KPU tidak me-reject. Jumlah KTP palsu lebih dari 1 juta," katanya di persidangan, Rabu 19 Juni 2019.
Mendagri: ASN Harus Bangun Pola Pikir dan Budaya Kerja Melayani Publik
Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta ASN di lingkungan Kemendagri dan BNPP mengubah pola pikir dan budaya kerja melayani publik.
