Kapolri Tegaskan Tak Bakal Kirim Anggota Bermasalah Ikuti Seleksi KPK
- ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang
VIVA – Sembilan anggota Polri disebut akan mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Sembilan nama tersebut merupakan perwira tinggi berpangkat jenderal bintang satu atau Brigadir Jenderal dan jenderal bintang dua atau inspektur jenderal.
Saat ini, sembilan nama Pati masih dilakukan seleksi internal sebelum dikeluarkan surat rekomendasi mengikuti seleksi capim KPK.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, sembilan nama yang sudah mendaftar ini akan diserahkan ke pihak Propam Polri dan Irwasum Polri. Hal ini untuk mengetahui track record sembilan nama pati ini apakah pernah mempunyai masalah atau tidak.
"Ya kalau menitipkan orang yang ada masalah kan pasti tidak akan lulus, kalau sepanjang tidak ada masalah, tidak ada catatan buruk track record baik di Polri, tidak ada kasus misalnya saya bebaskan memberikan rekomendasi," kata Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Juni 2019.
Namun, jika ada catatan buruk dari sembilan nama tersebut, Tito menegaskan tak akan memberikan rekomendasi mengikuti seleksi capim KPK. Sebab, hal tersebut akan membuat malu institusi Polri.
"Kalau ada catatan (buruk) otomatis saya tidak akan beri rekomendasi karena percuma dikirim nanti tahu-tahu ada catatan ditemukan oleh pansel, malu. Jadi lebih baik tidak usah dikirim begitu," ujarnya.
Sejauh ini, kata Tito, sembilan nama pati yang berminat mendaftarkan diri ikut seleksi capim KPK tak mempunyai masalah dari sisi internal. Namun, ia tak mengetahui dari sisi laporan kekayaan dan dari sisi transaksi keuangan sembilan pati tersebut.
"Seleksi internal sembilan ini tidak ada masalah. Cuma kita tidak tahu nanti kan ada LHKPN ada PPATK pengecekan-pengecekan itu nanti kan akan dilaksanakan," katanya.
Dalam kesempatan ini, Tito juga mempersilahkan kepada anggota Polri terutama pati yang berminat mengikuti seleksi capim KPK untuk mendaftarkan diri. Ia pun tak membatasi jumlah anggota Polri yang akan mengikuti seleksi capim KPK.
"Sekarang mendaftar itu kan banyak, nanti kan terserah dengan pansel nanti ada tahapan-tahapan. Ada tes kesehatan jasmani dan lain-lain, ada sistem gugur diantaranya, kalau yang nanti saya membatasi misalnya dua orang tiga orang tiba-tiba tidak lolos ya bagi Polri ya rugi kan," katanya.
