KontraS Temukan Ratusan Tindak Kekerasan, Ini Tanggapan Polisi

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

VIVA – Hari Ulang Tahun Kepolisian Republik Indonesia atau Polri ke-73 jatuh pada Senin 1 Juli 2019. Ada sejumlah catatan dari kinerja Polri periode 2018-2019.

Terkuak, Alasan Satu Polisi yang Ditangkap Terkait Narkoba di Depok Dibebaskan

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat, ada 643 peristiwa kekerasan yang dilakukan Kepolisian selama Juni 2018 hingga Mei 2019.

Terkait temuan tersebut, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan, dari banyaknya kasus yang ditangani, kejadian dari temuan KontraS hanya di bawah 3 persen. 

5 Oknum Polisi Diringkus Terkait Kasus Narkoba di Depok

"Dari sekian juta kasus yang ditangani oleh Polri dari tingkat Polsek, Polres, Polda dan Mabes Polri dengan tingkat crime cleareance sebesar lebih dari 60 persen termasuk tertinggi di dunia tentu ada kejadian-kejadian tersebut. Kejadian tersebut hanya di bawah 3 persen kurang," kata Dedi saat dikonfirmasi, Selasa, 2 Juli 2019.

Meski demikian, kata Dedi, Polri tetap akan membenahi diri dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) anti kekerasan saat bertugas. Ia menyebut akan menindak secara tegas jika ada anggota Kepolisian yang terbukti melakukan kekerasan.

Oknum Polisi di Kolaka Diduga Keroyok Warga, Korban Sempat Ditodong Pistol

"Tapi Polri tetap akan membenahi dengan terus menerapkan SOP anti kekerasan dan menindak tegas apabila ada anggota-anggota yang terbukti melakukannya," ujarnya.

Sebelumnya, Kordinator KontraS, Yati Adriyani, menyebutkan sejumlah kasus tersebut terjadi dalam periode Juni 2018 hingga Mei 2019. Yati menjelaskan, dari 643 kekerasan yang dilakukan oleh oknum Kepolisian, mencakup 33 kasus menyerang aktivis, 174 kasus menyerang warga sipil, 338 menyerang kriminal, 13 kasus menyerang jurnalis, dan 40 kasus menyerang mahasiswa.

Kasus kekerasan itu, dijabarkan Yati, berkaitan dengan penyiksaan, penggunaan senjata api, dan pelanggaran HAM atas kebebasan berkumpul. Beberapa di antaranya, bahkan menimbulkan korban jiwa.

Yati meminta, Kepolisian harus meninjau kembali tindakan para oknum di lapangan. KontraS melihat, pengawasan terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan Kepolisian masih kurang. "Pengawasan yang lemah oleh pihak internal maupun eksternal dari Kepolisian," katanya.

Yati menuturkan, Kepolisian harus lebih berhati-hati dalam menggunakan tindakan kekerasan. Setidaknya, anggota polisi harus tahu jika melakukan tindakan kekerasan sama dengan merenggut hak asasi seseorang.

"Polri harus meninjau kembali kewenangan dalam menafsirkan diskresi yang berujung pada munculnya korban, karena tidak adanya ukuran maupun batasan penggunaan diskresi dan meninjau kembali minimnya efektivitas dan fungsi pengawasan internal dan eksternal." [mus] 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya